Para Aktivis Serukan Kembali ke Demokrasi Pancasila

Kabar5News – Sejumah aktivis kembali menyuarakan pentingnya kembali ke Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila dianggap sebagai model demokrasi Indonesia sesungguhnya yang nilai-nilainya bersumber dari kearifan para pendahulu.

Salah satu aktivis yang kembali menggaungkan Demokrasi Pancasila adalah Ketua Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika, Dr. Taufan Hunneman.

Menurut Taufan,, banyaknya ideologi alternatif yang diterima masyarakat melalui media informasi telah menurunkan intensitas pembelajaran Pancasila dan kurangnya efektivitas serta daya tarik masyarakat terhadap ideologi Pancasila.

Oleh karena itu, perlu adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru dan penanaman nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.

Salah satu ideologi yang masuk ke Indonesia dan mengubah wajah demokrasi Pancasila adalah Demokrasi Liberal.

Dalam konteks ini, menurut Taufan tak ada yang salah dengan ekspresi kebebasan dan keadilan, dimana setiap warga negara memiliki hal yang sama dalam memilih pemimpinnya.

Namun, berubahnya pendulum politik Indonesia dari Demokrasi Pancasila menuju Demokrasi Liberal mengubah dinamika politik dalam negeri, khususnya pasca reformasi.

“Salah satu yang paling kentara adalah berubahnya sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dari sistem musyawarah untuk mufakat, menjadi pemilihan langsung,” ujar Taufan dalam pernyataannya pada awak media, belum lama ini.

Ia menambahkan, praktik ini sudah berjalan selama dua dekade. Pemilihan kepala daerah langsung pertama kali dilakukan pada 2005.

Namun nampaknya tak banyak yang menyadari kalau pemilihan kepala daerah secara langsung bertentangan dengan Pancasila, utamanya sila ke-4.

Argumen yang disampaikan oleh Taufan pun disambut baik oleh salah satu aktivis 98 yang kini menjadi praktisi hukum, Jufri Yadi, SH.

Menurutnya, pilkada tidak langsung sama sekali tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia.

Senada dengan Taufan, Jufri juga menilai, pilkada tidak langsung adalah bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan pemahaman yang demikian, Jufri menyatakan, pilkada tidak langsung sama sekali tidak menciderai kedaulatan rakyat.

Jufri juga menyoroti efisiensi anggaran. Menurutnya, pilkada langsung yang selama ini dijalankan, bisa menguras APBN.

Daripada menghabiskan anggaran untuk sistem yang bertentangan dengan Pancasila, menurut Jufri, lebih baik anggaran pilkada langsung dialihkan untuk kepentingan lain, misalnya meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan.

“Saya berharap dengan pilkada tidak langsung, pembentukkan generasi Indonesia yang lebih cerdas semakin mudah untuk menunjang target Indonesia emas 2045,” ungkapnya.

Perspektif berbeda mengenai kembali ke Demokrasi Pancasila diungkapkan oleh aktivis lainnya, yakni Yoega Diliyanto.

Mantan aktivis 98 dan Koordinator Alumni KM Jayabaya ini melihat, pilkada langsung tak hanya bertentangan dengan Demokrasi Pancasila, namun juga memiliki dampak ekologis yang tidak main-main.

Menurutnya, biaya pilkada tinggi yang tinggi dapat menjadi pintu masuk kerusakan lingkungan yang massif.

Ia mengatakan, karena memerlukan biaya tinggi, pilkada langsung membuka peluang para kontestan berkongsi dengan pihak-pihak tertentu, termasuk pihak yang berpotensi memiliki andil dalam kerusakan lingkungan.

“Sebagai imbalan, pemerintah daerah cenderung memberikan izin eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek lingkungan,” ujarnya

Praktik ini pada akhirnya seringkali mengarah pada aksi pembukaan lahan, perambahan hutan dan eksploitasi berlebihan yang merusak lingkungan.

Tak hanya itu, lanjutnya, kongsi antara calon kepala daerah dengan pihak-pihak yang memiliki andil dalam kerusakan lingkungan, membuat pilkada hanya terjebak pada isu-isu populis, seperti pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pendidikan.

Tokoh muda dan aktivis keberagaman, Ferdiyansyah, S.Pd, ikut angkat bicara. Ia menilai, pemilihan kepala daerah melalui DPRD cukup realistis untuk dilaksanakan.

Selain ongkos politiknya lebih murah, pemilihan kepala daerah lewat DPRD juga tidak menghilangkan esensi kedaulatan rakyat.

“Selama ini kita menilai pemilihan (kepala daerah) lewat DPRD akan mengebiri kedaulatan rakyat, ternyata tidak”, ucap aktivis Keberagaman.

Ia menjelaskan, dalam konteks pemilihan umum yang lebih luas, kedaulatan rakyat telah termanifestasikan melalui pemilihan anggota DPR RI dan DPRD yang dilakukan secara langsung.

Menurutnya, pilkada langsung berpotensi memecah belah masyarakat, karena perbedaan pilihan politik, terlebih jika sudah dibumbui dengan SARA.

“Masyarakat jadi terkotak-kotakan, ini membuat potensi gesekan antarkelompok sangat kuat dan bisa melemahkan kekuatan bangsa,” ungkapnya.

Selain rawan gesekan, ia juga menilai, pilkada langsung sangat rawan dimanfaatkan oleh pihak luar (proxy) untuk memecahbelah bangsa.

Dalam pandangannya, hal tersebut di atas sangat berbahaya dan tidak setimpal dengan ongkos politik yang telah dikeluarkan.

Karena itulah, Ferdiyansyah menilai, pemilihan kepala daerah lewat DPRD adalah pilihan yang paling aman dan minim risiko demi masa depan Indonesia.

“Wacana pemilihan kepala daerah yang dilontarkan Presiden Prabowo layak kita dukung untuk kelangsungan bangsa Indonesia yang lebih baik,” katanya.

Menurut Ferdiansyah, pemilihan langsung yang selama ini dijalankan adalah pemilihan model demokrasi liberal.

Demokrasi tersebut dapat menumbuhkembangkan ideologi transnasional yang bisa melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dan lebih dari itu, dengan kembali ke Demokrasi Pancasila, semua kelompok masyarakat akan terlindungi hak-haknya.

“Tak ada dikotomi mayoritas dan minoritas, karena semua kelompok terwakilkan dari agama, budaya hingga penghayat,” pungkasnya.