Kabar5News – Bagi pencinta sastra dunia, nama Lebak, Banten, adalah panggung utama dari novel Max Havelaar (1860). Di sana, sang penulis, Eduard Douwes Dekker (dengan nama pena Multatuli), bertarung secara moral melawan sebuah sistem yang dianggapnya korup.
Namun, jika kita menanggalkan kacamata sastra sejenak, muncul satu figur sentral yang menjadi lawan tanding utama Havelaar, yakni sang Bupati Lebak, Raden Adipati Karta Natanagara. Siapa sebenarnya sosok ini? Mengapa namanya menjadi satu-satunya nama pejabat lokal yang tidak disamarkan oleh Multatuli?
Trah Bangsawan dan Masa Jabatan yang Panjang
Raden Adipati Karta Natanagara lahir dari keluarga elit penguasa Banten. Ia bukan sekadar pejabat yang ditunjuk secara acak oleh Belanda; ia memiliki legitimasi tradisional yang kuat. Ia mulai menjabat sebagai Bupati Lebak pada tahun 1830, menggantikan Raden Adipati Tumenggung Mulia Sedayu.
Masa jabatannya tergolong luar biasa panjang. Selama 26 tahun memimpin Lebak sebelum kedatangan Douwes Dekker, Karta Natanagara telah melewati berbagai pergantian kebijakan kolonial, mulai dari akhir Perang Jawa hingga penerapan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel). Hal ini menjadikannya salah satu bupati paling berpengaruh sekaligus paling “senior” di wilayah karesidenan Banten saat itu.
Salah satu poin utama yang disorot dalam Max Havelaar adalah kegemaran sang bupati mengadakan pesta dan menjamu tamu-tamu besar di pendopo, sementara rakyatnya menderita. Secara historis, hal ini memang memiliki dasar fakta. Karta Natanagara, sebagai seorang Adipati, merasa wajib menjaga martabat dan kewibawaan jabatannya sesuai tradisi feodal.
Namun, di balik kemegahan itu, ia didera kesulitan keuangan yang hebat. Gaji dari pemerintah kolonial sering kali tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran rumah tangga bupati yang besar, termasuk menghidupi sanak keluarga dan menjalankan ritual-ritual adat. Di sisi lainnya dia juga dibebani kewajiban menyerahkan upeti pajak kepada pemerintah kolonial pusat (baca: Gubernur Hindia Belanda).
Tekanan ekonomi inilah yang mendorongnya melakukan praktik pancah (kerja wajib) dan penarikan upeti ternak dari rakyat, sebuah praktik yang dianggap lumrah dalam kacamata feodalisme namun dikategorikan sebagai tindakan kriminal oleh hukum formal Barat yang dijunjung Dekker.
Karta Natanagara dalam Perspektif Max Havelaar
Saat Eduard Douwes Dekker (Max Havelaar) menjabat sebagai Asisten Residen Lebak pada Januari 1856, ia langsung mencium adanya ketidakberesan. Dekker, yang saat itu berusia 36 tahun dan idealis, berhadapan dengan Karta Natanagara yang sudah berusia lanjut (sekitar 60-an tahun) dan berpengalaman luas dalam birokrasi kolonial.
Dalam novelnya, Multatuli tidak menyamarkan nama sang Bupati. Ini adalah langkah berani sekaligus menghancurkan reputasi. Dekker menuliskan bagaimana kerbau-kerbau rakyat diambil untuk keperluan sang Bupati. Ia menuduh Karta Natanagara menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga besarnya, termasuk menantu dan saudara-saudaranya yang menduduki jabatan penting di distrik-distrik Lebak.
Perseteruan antara sang Bupati dan sang Asisten Residen mencapai puncaknya ketika Dekker mengirimkan surat resmi kepada Residen Banten untuk menuntut agar Karta Natanagara ditahan dan diselidiki. Namun, pemerintah kolonial justru berpihak pada sang Bupati. Bagi Belanda, stabilitas politik di bawah pimpinan bangsawan lokal yang loyal lebih penting daripada menegakkan keadilan sosial bagi rakyat kecil.
Akibatnya, Dekker justru yang tersingkir. Ia mengundurkan diri dan membawa dendamnya ke dalam tulisan. Karta Natanagara tetap menjabat hingga pensiun pada tahun 1865, lima tahun setelah novel Max Havelaar mengguncang publik di Belanda.
