Kabar5News – Bumbu dapur menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satunya merica yang kerap digunakan untuk menambah cita rasa berbagai masakan. Namun, di balik penggunaannya yang sederhana, proses produksi rempah-rempah juga menyimpan tantangan terkait keamanan pangan, terutama ketika berhadapan dengan residu pestisida.
Penahanan 24 kilogram merica bubuk asal Indonesia oleh otoritas Taiwan menjadi salah satu perhatian terbaru. Produk tersebut ditemukan mengandung residu pestisida yang melampaui batas maksimum yang ditetapkan Taiwan. Temuan ini bukan sekadar persoalan produk yang gagal memenuhi standar impor, tetapi juga membuka pembahasan mengenai bagaimana keamanan pangan dijaga sejak bahan baku diproduksi hingga sampai ke konsumen.
Residu Pestisida dan Risiko yang Tidak Selalu Terlihat
Pestisida digunakan dalam sektor pertanian untuk mengendalikan hama, serangga, maupun penyakit tanaman. Penggunaannya dapat membantu menjaga produktivitas pertanian, tetapi penerapan yang tidak sesuai ketentuan berpotensi meninggalkan residu pada hasil panen.
Pada produk merica bubuk yang ditahan Taiwan, otoritas menemukan residu pestisida yang melampaui ambang batas yang berlaku. Residu tersebut menjadi perhatian karena paparan bahan kimia tertentu dalam jumlah berlebihan dapat berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.
Fipronil, misalnya, merupakan insektisida yang bekerja dengan mengganggu sistem saraf serangga. Paparan dalam jumlah besar pada manusia dapat menimbulkan gejala seperti mual, muntah, nyeri perut, pusing, hingga gangguan pernapasan pada kondisi tertentu.
Sementara itu, cyprodinil merupakan fungisida yang digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman akibat jamur. Paparan berlebihan terhadap bahan tersebut juga perlu diperhatikan, meskipun tingkat risiko sangat bergantung pada jumlah, frekuensi, serta jalur paparan.
Meski demikian, temuan residu yang melampaui batas maksimum tidak secara otomatis berarti seseorang akan langsung mengalami keracunan. Risiko kesehatan perlu dinilai berdasarkan tingkat paparan dan karakteristik bahan kimia yang bersangkutan.
Standar Keamanan Pangan Bisa Berbeda Antarnegara
Penolakan produk pangan di negara tujuan ekspor juga memperlihatkan bahwa standar keamanan pangan tidak selalu seragam. Setiap negara memiliki regulasi, batas maksimum residu, serta sistem pengawasan yang dapat berbeda berdasarkan kebijakan dan penilaian keamanan masing-masing.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut memberikan penjelasan mengenai penolakan produk merica bubuk Indonesia oleh Taiwan. BPOM menyebut produk tersebut telah terdaftar di Indonesia setelah melalui penilaian terhadap aspek keamanan, mutu, dan label.
Namun, pemenuhan persyaratan di dalam negeri tidak serta-merta menjamin produk dapat diterima di negara lain. Pelaku usaha tetap harus mengikuti regulasi negara tujuan ekspor, termasuk ketentuan mengenai residu pestisida.
Hal ini menjadi penting bagi industri pangan Indonesia yang ingin memperluas pasar internasional. Kepatuhan terhadap standar negara tujuan bukan hanya persoalan administratif, melainkan bagian dari menjaga kualitas, reputasi, dan kepercayaan terhadap produk pangan nasional.
Pengawasan Harus Dimulai dari Rantai Produksi
Keamanan pangan tidak hanya bergantung pada proses pengolahan di pabrik. Pengawasan juga perlu mencakup penggunaan pestisida oleh petani, pemilihan bahan baku, proses pencucian, pengeringan, penyimpanan, hingga pengujian laboratorium.
Apabila pengawasan hanya dilakukan pada tahap akhir, potensi masalah dari proses produksi sebelumnya dapat lebih sulit ditelusuri. Karena itu, sistem ketertelusuran atau traceability menjadi penting untuk mengetahui asal bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi produk.
Di sisi lain, edukasi kepada petani mengenai penggunaan pestisida yang sesuai dosis, waktu aplikasi, dan masa tunggu panen juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas hasil pertanian.
Temuan di Taiwan menjadi pengingat bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, produsen, distributor, petani, hingga konsumen memiliki peran masing-masing dalam memastikan produk yang dikonsumsi memenuhi standar.
Pada akhirnya, kepercayaan terhadap pangan tidak hanya dibangun melalui merek atau izin edar, tetapi juga melalui konsistensi pengawasan, transparansi, dan praktik produksi yang bertanggung jawab.











