Kabar5News – Aksi demonstrasi yang dilakukan sekelompok masyarakat di Gedung DPR RI pada 25 dan 28 Agustus 2025, mencuri perhatian aktivis 98, Dr. Taufan Hunneman.
Ia mengaku heran dan prihatin dengan pola kritik yang berkembang di tengah masyarakat pada aksi demonstrasi tersebut.
Menurutnya, meskipun demokrasi menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, kualitas demokrasi seharusnya menjadi fokus utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lebih lanjut, Taufan menilai, demokrasi yang sehat bukan hanya soal kebebasan berekspresi, tetapi juga soal tanggung jawab dalam berpolitik.
“Demokrasi itu harus berkualitas, yaitu mengandung makna tentang perlunya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar kehidupan berpolitik itu berhenti pada saat pemilihan umum selesai,” ujar Taufan dalam pernyataan resminya, Kamis (28/8/2025).
Ia melanjutkan, ketika proses politik melalui pemilihan umum telah selesai, masyarakat sudah sepatutnya mengawal pemerintahan yang sah, yang telah dipilih secara demokratis.
Lebih lanjut, Taufan menyoroti perlunya keteladanan dari partai politik dalam membangun konstruksi berpikir yang mengarah pada persatuan bangsa.
Ia menyebut partai politik memiliki peran strategis dalam membentuk budaya politik yang sehat dan inklusif.
Taufan juga mengingatkan, kebebasan berpendapat harus dilandasi oleh argumentasi yang bertujuan memberi sumbangsih bagi bangsa.
Kritik, menurut Taufan, sebaiknya diarahkan pada upaya perbaikan dan pembenahan tata kelola pemerintahan.
“Kritik yang membangun akan mendorong pemerintah bekerja lebih baik. Sebaliknya, kritik yang destruktif justru membuka ruang bagi masuknya anasir-anasir proxy,” katanya.
Taufan mengungkapkan, serangan sporadis dan bahkan brutal, yang terlihat dalam demonstrasi belakangan ini, seakan jadi bukti adanya proxy dari pihak-pihak tertentu yang tak menginginkan Indonesia damai dan bermartabat.
“Provokasi di dunia maya, berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin melemahkan negara dari dalam,” tegas Taufan.
Tindakan seperti itu tidak hanya merusak citra demokrasi, tetapi juga melelahkan masyarakat yang menginginkan stabilitas dan fokus kerja pemerintah.
Menurutnya, masyarakat saat ini menginginkan agar pemerintah diberi ruang untuk bekerja tanpa gangguan yang tidak relevan.
Meski begitu, ungkapnya, kritik tetap diperlukan, namun harus bersifat konstruktif dan bertujuan memperbaiki, bukan merusak.
“Kalau pun ada kritik, sebaiknya diarahkan untuk membangun, bukan sekadar menyerang tanpa dasar,” pungkas Taufan.
