Kabar5News – Narasi ekonomi kerakyatan kembali menjadi sorotan utama di panggung politik nasional. Presiden Prabowo Subianto mulai menggagas rencana besar bertajuk Koperasi Merah Putih. Program ini diproyeksikan menjadi tulang punggung distribusi pangan dan energi di tingkat desa, guna memastikan swasembada yang berkelanjutan.
Bagi generasi yang melewati dekade 70-an hingga 90-an, konsep penguatan ekonomi desa melalui institusi berbentuk koperasi memberikan rasa déjà vu. Jauh sebelum Koperasi Merah Putih digagas, Indonesia pernah memiliki konsep ekonomi di pedesaan yang dikenal sebagai Koperasi Unit Desa (KUD).
Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, KUD bukan sekadar badan usaha, melainkan urat nadi kehidupan petani di seluruh pelosok negeri.
Pada masa itu, KUD merupakan pilar utama dalam menyukseskan program swasembada beras. Presiden Soeharto menyadari bahwa kemandirian bangsa dimulai dari perut rakyatnya. Untuk mendukung program Inpres Desa, KUD didirikan sebagai lembaga tunggal di tingkat kecamatan yang melayani kebutuhan petani secara terintegrasi.
Peran KUD saat itu sangat krusial, meliputi:
• Penyaluran Sarana Produksi:
KUD menjadi distributor tunggal pupuk bersubsidi, benih unggul, dan pestisida.
• Penyangga Harga:
Melalui koordinasi dengan BULOG, KUD menyerap hasil panen padi petani dengan harga dasar yang ditetapkan pemerintah, sehingga petani terlindungi dari permainan tengkulak.
• Penyedia Kredit:
Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUT), petani mendapatkan akses permodalan untuk musim tanam.
Di era 1980-an, KUD mencapai puncak kejayaannya. Hampir setiap kecamatan memiliki kantor KUD dengan gudang-gudang gabah yang penuh dan mesin penggilingan padi yang aktif.
Namun, keberhasilan ini bukannya tanpa catatan. Banyak pengamat ekonomi menilai bahwa KUD di era Soeharto terlalu bersifat top-down. Koperasi cenderung menjadi kepanjangan tangan pemerintah ketimbang organisasi swadaya murni dari anggota. Ketergantungan yang tinggi pada fasilitas pemerintah membuat banyak KUD goyah saat krisis moneter menghantam dan subsidi dicabut.
Belajar dari Masa Lalu untuk Koperasi Merah Putih
Langkah Presiden Prabowo dengan Koperasi Merah Putih seolah ingin menghidupkan kembali roh ekonomi kerakyatan tersebut, namun dengan tantangan zaman yang berbeda. Jika KUD dulu fokus pada manualisasi dan ketahanan pangan dasar, Koperasi Merah Putih kini dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi digital, smart farming, dan transparansi tata kelola.
Menengok sejarah KUD memberikan pelajaran berharga: bahwa koperasi bisa menjadi sangat perkasa jika didukung penuh oleh negara, namun ia harus tetap mandiri secara profesional agar tidak runtuh saat arus politik berganti.
Kini, publik menanti apakah Koperasi Merah Putih mampu mengulangi prestasi swasembada era Soeharto, atau bahkan melampauinya dengan menjadi motor ekonomi modern yang lebih demokratis dan transparan bagi rakyat desa.
