Kabar5News – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor kelautan nasional melalui pembangunan desa nelayan terpadu di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah menargetkan sebanyak 1.000 desa nelayan mulai beroperasi pada 2026, sebagai bagian dari target besar 5.000 desa nelayan hingga 2029.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2).
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti kondisi nelayan yang selama ini dinilai belum mendapat perhatian optimal dari negara, terutama terkait kebutuhan dasar penunjang aktivitas melaut dan distribusi hasil tangkapan.
“Selama Republik Indonesia berdiri, nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang-kadang tidak bisa punya es, tidak ada pabrik es di desa mereka, sulit dapat solar, sulit akses ke pasar. Ini kita ubah,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan, setiap desa nelayan nantinya akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti pabrik es, cold storage, dermaga, kapal, hingga kendaraan operasional. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk memperkuat rantai distribusi hasil tangkapan sekaligus meningkatkan produktivitas nelayan.
Prabowo menegaskan program tersebut tidak dijalankan dalam bentuk bantuan cuma-cuma, melainkan dikelola melalui koperasi agar berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir.
“Ini bukan hand out, bukan bagi-bagi. Kita organisasi dalam koperasi, semua pengeluaran akan dibayar kembali ke bank dan ke pemerintah,” tegasnya.
Menurut Prabowo, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan jangka panjang bagi para nelayan dengan tenor pengembalian lebih dari 10 tahun agar tidak membebani masyarakat.
Selain pembangunan desa nelayan, Presiden turut menyoroti percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di berbagai desa. Hingga kini, hampir 30.000 koperasi beserta gudang dilaporkan sedang dalam tahap pembentukan.
Setiap koperasi nantinya akan dilengkapi gudang logistik, cold storage, gerai kebutuhan pokok, klinik desa, farmasi murah, hingga layanan pembiayaan mikro berbunga ringan. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus menekan praktik rentenir di desa.
“Semua barang subsidi akan punya akses. Rakyat bisa dapat langsung, tidak ada penyelewengan dan tidak ada kebocoran,” kata Presiden.
Pendanaan program ini disebut bersumber dari optimalisasi dana desa yang telah berjalan selama satu dekade terakhir. Ke depan, penggunaan dana tersebut akan diarahkan lebih produktif agar memberi dampak nyata terhadap ekonomi masyarakat.
Program pembangunan desa nelayan ini menjadi bagian dari visi pemerintah untuk menjadikan sektor kelautan sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus mendorong kawasan pesisir menjadi pusat ekonomi baru yang modern, mandiri, dan berdaya saing.
