Kabar5News – Isu atau wacana kembalinya dwifungsi ABRI (TNI) yang mencuat di tengah pembahasan RUU TNI, terus jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Semua ikut angkat bicara terkait hal itu, termasuk kalangan mantan aktivis 98. Salah satunya adalah Ketua Pijar 98, Sulaiman Haikal.
Dalam pernyataan resminya pada awak media, Selasa (18/3/2025), Haikal pesimis dwifungsi yang dikhawatirkan sejumlah pihak bisa kembali melalui RUU TNI.
Menurutnya, kondisi sosial politik Indonesia saat ini sangat jauh berbeda dengan kondisi pada masa Orde Baru lalu.
“Dari nama saja jelas sudah berbeda, kini tidak ada lagi ABRI, distribusi kekuasaan sebagai hasil reformasi sudah tidak mungkin ditarik kembali,” ujar Haikal.
Mantan aktivis 98 ini juga mengomentari anggapan sejumlah pihak yang menyatakan, terbukanya peluang TNI aktif masuk ke lembaga negara sebagai bentuk kembalinya dwifungsi.
Menurut Haikal, paradigma antara dwifungsi era orba dulu dengan masuknya TNI ke pemerintahan yang disinggung dalam RUU TNI adalah dua hal yang berbeda.
Ia menjelaskan, dwifungsi yang terjadi dulu pada masa Orde Baru kental dengan nuansa politik, yang bertujuan untuk menopang stabilitas politik demi gerakan pembangunan.
Ini artinya, TNI atau ABRI pada masa lalu benar-benar menjadi alat kekuasaan.
Namun kini, terbukanya peluang TNI masuk ke lembaga pemerintah, lebih pada fleksibilitas dalam promosi kinerja.
“Jauh dari politik praktis. Hal tersebut terjadi tidak hanya di TNI, tapi juga ASN lainnya,” ungkap Haikal.
Dalam kacamatanya, keterlibatan TNI dalam lembaga negara tidak ada masalah, selama hal itu dilakukan sesuai kebutuhan dan telah melalui analisa mendalam.
Terkait adanya penolakan dari sejumlah pihak mengenai poin-poin tertentu dalam RUU TNI, Haikal mengajak masyarakat sipil dan akademisi, untuk berpartisipasi secara konstruktif, dalam memberikan masukan terhadap RUU TNI.
“Jauhi sikap apriori, hindari prasangka-prasangka buruk, yang hanya akan menggoyahkan agenda nasional kita,” pungkas Haikal.
