Kabar5News – Di tengah lonjakan harga pupuk global yang menekan banyak negara, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berlawanan dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis di tengah situasi global yang tidak menentu. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil pembacaan dini terhadap potensi krisis pupuk dunia.
“Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca, dunia sedang menuju periode tak stabil. Beliau memerintahkan kami tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” ujar Mentan Amran.
Sejak awal 2026, tekanan terhadap pasokan pupuk dunia semakin terasa. Gangguan jalur distribusi internasional dan pembatasan ekspor dari negara produsen utama menyebabkan harga urea melonjak lebih dari 40 persen dalam waktu singkat.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah tidak hanya menurunkan harga, tetapi juga melakukan reformasi besar dalam sistem distribusi pupuk. Ratusan regulasi dipangkas untuk mempercepat penyaluran langsung dari pemerintah hingga ke petani.
Akses pupuk kini diperluas melalui integrasi berbasis identitas serta penguatan jaringan distribusi hingga ke tingkat desa. Langkah ini memastikan pupuk tersedia tepat waktu, tepat jumlah, dan mudah dijangkau oleh petani.
Selain itu, pemerintah telah lebih dulu menyiapkan strategi diversifikasi pasokan sejak 2025. Ketergantungan pada satu sumber impor dikurangi sehingga dampak gejolak global dapat ditekan dan ketersediaan pupuk tetap terjaga.
Tak hanya di sektor hulu, pemerintah juga memperkuat perlindungan di sektor hilir. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram menjadi jaminan bahwa petani tetap memperoleh keuntungan di tengah tekanan harga global.
Pendekatan hulu-hilir ini menjadi pembeda kebijakan pertanian Indonesia, yang tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan produksi dan kesejahteraan petani.
Di tengah kondisi negara-negara Asia Tenggara yang mulai tertekan akibat krisis pupuk, Indonesia justru menunjukkan ketahanan yang lebih kuat dengan cadangan beras yang telah melampaui 5 juta ton.
Menurut Andi Amran Sulaiman, capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi kebijakan serta keberanian dalam mengambil keputusan strategis di tengah ketidakpastian global.
“Inilah buah nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan tepat untuk kepentingan petani nasional,” tegasnya.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus menjaga stabilitas produksi pangan nasional agar petani tetap mampu berproduksi dan menjadi pilar utama ketahanan pangan Indonesia.












