Kabar5News – Pemerintah mulai mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui sistem digital. Langkah ini diharapkan mampu memangkas birokrasi, memperbaiki pendataan, dan memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun, di balik kemudahan teknologi tersebut, terdapat persoalan yang tidak kalah penting, yakni risiko masyarakat miskin justru tersisih akibat keterbatasan akses dan ketidakakuratan data.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sekitar 60 juta warga telah terdaftar dalam infrastruktur Government Technology (GovTech). Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat hingga lebih dari 100 juta orang dalam peluncuran sistem bansos digital secara nasional pada 10 November 2026.
Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah. Proses pendaftaran yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 200 hari diklaim dapat dipangkas menjadi hitungan menit.
Meski demikian, pendaftaran secara digital tidak otomatis menjamin seseorang memperoleh bantuan. Kelayakan penerima tetap ditentukan melalui proses verifikasi dan pemadanan data.
Ketika Data Digital Belum Tentu Menggambarkan Kondisi Ekonomi
Salah satu tantangan terbesar dalam digitalisasi bansos adalah memastikan data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat. Sebab, perubahan ekonomi rumah tangga dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan pembaruan data administrasi pemerintah.
Pekerja informal, misalnya, memiliki pendapatan yang tidak selalu tetap setiap bulan. Ada keluarga yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan hidup, tetapi kemudian kehilangan penghasilan akibat pemutusan hubungan kerja atau penurunan aktivitas ekonomi.
Sebaliknya, masyarakat yang kondisi ekonominya telah membaik bisa saja masih tercatat sebagai penerima bantuan. Persoalan ini memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi tidak otomatis menghilangkan kesalahan dalam penentuan sasaran.
Pengamat ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai integrasi data kependudukan dan sosial ekonomi dapat membantu pemerintah menemukan data ganda serta mempercepat pemeriksaan kelayakan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas data yang tersedia.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkala, pendaftaran secara langsung bagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan digital, verifikasi lapangan, hingga penyediaan kanal pengaduan.
Kesenjangan Digital Bisa Menghambat Penyaluran Bansos
Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah kesenjangan akses teknologi. Tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar, koneksi internet stabil, atau kemampuan menggunakan layanan digital.
Kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil berpotensi menghadapi hambatan ketika proses pendaftaran dan verifikasi semakin bergantung pada teknologi.
Jika tidak disertai pendampingan, digitalisasi justru berisiko menciptakan ketimpangan baru. Masyarakat yang paling membutuhkan bantuan bisa mengalami kesulitan hanya karena tidak mampu mengikuti prosedur administrasi berbasis digital.
Selain itu, penyaluran melalui rekening juga menghadirkan risiko pencurian identitas, penipuan, hingga pengambilalihan rekening. Penerima dengan literasi keuangan terbatas menjadi kelompok yang rentan, terutama ketika diminta memberikan PIN atau kode verifikasi oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat autentikasi berlapis, notifikasi transaksi, pemblokiran transaksi mencurigakan, serta mekanisme pengaduan dan pemulihan dana. Perlindungan data pribadi juga harus menjadi bagian penting dari sistem tersebut.
Bansos Tunai Bukan Satu-satunya Solusi Kemiskinan
Di luar persoalan teknologi dan pendataan, terdapat pertanyaan yang lebih besar mengenai dampak bansos terhadap kesejahteraan masyarakat. Bantuan tunai memang dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan pangan, transportasi, dan pendidikan. Namun, bantuan tersebut belum tentu cukup untuk membawa penerima keluar dari kemiskinan.
Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai bansos tunai efektif menjaga konsumsi keluarga miskin. Meski begitu, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional relatif terbatas.
“Jadi, bansos lebih tepat diposisikan sebagai bantalan agar konsumsi kelompok bawah tidak turun tajam, bukan sebagai motor pertumbuhan,” kata Yusuf.
Menurutnya, bantuan sosial perlu dihubungkan dengan program pelatihan kerja, pembiayaan usaha mikro, dan akses terhadap pekerjaan formal. Dengan begitu, keluarga penerima tidak hanya memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan secara mandiri.
Hal ini menjadi penting karena ketergantungan terhadap bantuan tidak dapat diselesaikan hanya melalui perbaikan sistem penyaluran. Diperlukan kebijakan yang mampu membuka kesempatan ekonomi dan meningkatkan kapasitas masyarakat.
Jangan Sampai Salah Sasaran Berujung Ketidakadilan
Risiko lain muncul dalam penanganan penerima bansos yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Berdasarkan data PPATK, Kementerian Sosial telah menangguhkan bantuan terhadap sekitar 1,49 juta keluarga yang terindikasi terkait aktivitas tersebut.
Namun, indikasi keterkaitan tidak otomatis membuktikan seluruh keluarga menggunakan dana bantuan untuk berjudi. Sebagian indikasi bahkan berasal dari anak yang tercantum dalam kartu keluarga.
Penghentian bantuan terhadap seluruh anggota keluarga tanpa pemeriksaan lebih lanjut berpotensi merugikan pihak yang tidak terlibat, termasuk anak-anak yang masih bergantung pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, penanganan perlu dilakukan secara proporsional melalui pengawasan transaksi ilegal, pemberian ruang klarifikasi sebelum bantuan dihentikan, serta pendampingan bagi penerima yang mengalami kecanduan judi online.
Pada akhirnya, digitalisasi bansos memang dapat menjadi langkah penting untuk memperbaiki tata kelola perlindungan sosial. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah penerima yang terdaftar atau seberapa cepat bantuan dapat disalurkan.
Ketepatan sasaran, keterjangkauan layanan, keamanan data, hingga kemampuan masyarakat meningkatkan taraf hidup harus menjadi ukuran utama. Sebab, teknologi seharusnya membantu pemerintah menjangkau masyarakat yang membutuhkan, bukan justru menciptakan hambatan baru bagi mereka yang paling rentan.
Jika tujuan akhirnya adalah kesejahteraan, maka digitalisasi bansos harus menjadi pintu masuk menuju kemandirian ekonomi masyarakat, bukan sekadar memindahkan proses administrasi dari sistem konvensional ke layar digital.
