Kabar5News – Sejumlah isu miring belakangan diarahkan kepada Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budhi Utama.
Isu tersebut mencuat di tengah upaya pembenahan Ditjen Bea dan Cukai yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah isu miring yang beredar diantaranya adanya penggantian belasan Staf Dirjen dengan anggota TNI, permintaan uang operasional ratusan juta rupiah, hingga lemahnya koordinasi Dirjen Bea Cukai dengan Kementerian Keuangan.
Deretan isu miring tersebut telah dibantah langsung oleh Djaka Budhi Utama. Meski begitu, munculnya berbagai isu yang diarahkan pada Ditjen Bea Cukai mendapat perhatian dari Aktivis 98, yang juga Ketua Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika, Dr Taufan Hunneman.
Ia mengatakan, penggantian staf dalam sebuah institusi adalah hal yang biasa dan hal itu dilakukan dalam upaya pembenahan menuju ke arah yang lebih baik.
“Ini bagian dari penilaian profesional terhadap peran masing-masing, memang ada risikonya, mungkin ada yang tidak puas, namun ini dilakukan dalam rangka pembenahan struktur,” ujar Taufan dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Taufan menambahkan, munculnya beragam isu miring tersebut adalah upaya serangan yang bertujuan untuk melemahkan Bea Cukai.
Ia meminta masyarakat, termasuk media dan LSM, tidak terpancing dengan isu-isu negatif tersebut dan melihat dengan objektif kinerja Bea Cukai di bawah kepemimpinan Djaka Budhi Utama.
Taufan menyebut, ada sejumlah prestasi yang telah ditorehkan Djaka sejak ia dilantik menjadi Dirjen Bea dan Cukai pada Mei 2025 lalu.
Diantaranya adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pencegahan rokok illegal untuk memperkuat upaya penegak hukum sekaligus menekan peredaran rokok ilegal masuk wilayah Indonesia.
Menurut Taufan, hal tersebut patut diapresiasi, sebab maraknya peredaran rokok ilegal menimbulkan kerugian negara yang sangat signifikan.
“Rokok ilegal tidak membayar cukai, sehingga merugikan pendapatan negara dan berdampak pada ekonomi Indonesia,” tegas Taufan.
Selain itu, Djaka juga memiliki komitmen yang kuat untuk menindak impor barang illegal. Hal itu terlihat dalam Operasi Patroli Laut Terpadu Semester I Tahun 2025, pada Juli 2025 lalu.
Dalam operasi itu, Bea-Cukai menindak sejumlah kasus, salah satunya pencegahan penyelundupan 714,25 ton beras gula sebanyak 396 karung dengan berat 19,8 ton ke Sumatera.
Komoditas tersebut diangkut tanpa dokumen pelindung menggunakan KLM 96 Jaya, KLM Harli Jaya 99, KLM Nusa Jaya 2, dan KM Camar Jonathan 05.
Kapal-kapal tersebut dicegah pada periode 21 Mei hingga 10 Juni 2025 di perairan Selat Pengelap. Karas Kecil, Pulau Cempa dan Pulau Dempo dengan tujuan Pulau Sumatera.
“Bea-Cukai hanya menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, ketika pemerintah melarang impor, ya nggak mungkin juga Bea-Cukai meloloskan. Kalau saya meloloskan barang-barang impor (ilegal), berarti saya mengkhianati negara,” ujar Letjen Djaka pada awak media, Selasa (29/7/2025).
Djaka dan jajaranya juga menindak 51,2 juta batang rokok ilegal (5.120 karton) hasil sinergi dengan TNI AL di Perairan Riau terhadap KM Harapan Indah 99.
Sementara itu, dalam hasil operasi di Perairan Timur Sumatera, telah dilakukan penindakan terhadap tiga kasus penyelundupan pasir timah sebanyak 2.696 karung dengan berat mencapai 95,25 ton.
Menurut Taufan, deretan prestasi tersebut menunjukkan kalau Bea Cukai dibawah kepemimpinan Djaka menunjukkan kinerja yang sangat baik.
Karena itulah, menurutnya, semua pihak melihat kinerja Bea Cukai secara objektif dan menyeluruh, tidak parsial dan membumbuinya dengan narasi-narasi negatif.
“Jangan gunakan isu sebagai alat untuk melemahkan institusi tertentu, dalam demokrasi sekalipun, kebebasan ada etikanya, semua yang disampaikan harus berdasarkan data dan fakta,” tutup Taufan.
