Kabar5News – Di tengah meningkatnya polarisasi sosial dan politik identitas di Indonesia, sejumlah anak muda yang tergabung dalam Perserikatan Sosialisme Demokrasi Kerakyatan (PSDK), menyuarakan rekonsiliasi sebagai langkah penting untuk meneguhkan arah politik nasional dan menjaga persatuan Indonesia.
Seruan itu diungkapkan dalam diskusi publik bertema “Rekonsiliasi Anak Bangsa Menuju Persatuan Nasional: Arah Juang Menuju Politik Jati Diri Bangsa,” yang digelar PSDK di Cerita Coffee, Tebet Timur, Jakarta, pada Senin (10/11/2025).
Diskusi tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Fadly Rusdin dari Serikat Mahasiswa Progressif (Sempro) dan Bima Putra dari PSDK.
Dalam paparannya, Fadly mengatakan, rekonsiliasi anak bangsa kini menjadi gagasan penting yang kembali mengemuka di tengah kondisi sosial-politik yang kian terbelah.
“Upaya menyatukan perbedaan dan memperkuat identitas kebangsaan adalah fondasi utama menuju arah politik nasional yang berkarakter,” ujar Fadly.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti cara pandang generasi muda terhadap politik yang dinilainya masih sempit.
“Banyak dari mereka menganggap politik hanya urusan orang berduit yang ingin berkuasa. Padahal politik sejatinya adalah alat untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi perubahan yang baik,” ujarnya.
Fenomena politisasi media sosial yang kerap menyesatkan publik juga jadi perhatian Fadly.
Menurutnya, membangun kesadaran politik harus dimulai dengan memahami sejarah dan nilai-nilai Pancasila.
Sementara itu, Bima Putra, Pengurus Perserikatan Sosialis Demokrasi Kerakyatan (PSDK) menekankan, rekonsiliasi adalah keharusan moral dan politik untuk menjaga keutuhan bangsa.
“Persatuan nasional bukan berarti menyeragamkan perbedaan, tetapi menumbuhkan kesadaran bahwa keberagaman adalah kekuatan strategis bangsa,” tegasnya.
Dalam diskusi tersebut kedua narasumber menegaskan pentingnya membangun identitas politik yang berkarakter. Menjunjung nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.
Melalui forum ini, PSDK berharap semangat rekonsiliasi dapat menjadi gerakan nyata dalam memperkuat politik berbasis nilai kebangsaan
