Kabar5News – Menjelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan (22–23 November 2025), sejumlah pemimpin negara dilaporkan mengajukan permintaan untuk bertemu secara bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto.
Kedua negara yang secara resmi telah mengajukan jadwal pertemuan adalah Belanda dan China, menurut pernyataan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Permintaan tersebut disampaikan Deputi Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, yang menyebut bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kantor Staf Presiden untuk menyelaraskan agenda bilateral dengan jadwal Prabowo. “Kita akan upayakan pertemuan bilateral dengan beberapa negara mitra penting,” ujar Edi dalam media briefing di Jakarta (14/11/2025).
Kesempatan KTT G20 dipandang sebagai momentum strategis. Edi menekankan bahwa pertemuan bilateral dengan Belanda dan China akan membuka peluang kerja sama baru di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga investasi jangka panjang.
Lebih luas, KTT G20 Johannesburg mengusung tema “Solidarity, Equality, Sustainability”, isu-isu yang sangat relevan dengan tantangan global saat ini.
Menurut Edi, penyusunan leaders’ declaration untuk G20 telah mencapai 82 paragraf dengan 12 bab utama. Tiga di antaranya terkait isu kebencanaan yang akan menjadi perhatian besar Indonesia.
Sementara itu, perdebatan intens muncul pada isu transisi energi yang adil (just energy transition) dan keberlanjutan utang negara-negara miskin, di mana beberapa delegasi tampak memiliki pandangan berbeda.
Sesi G20 kali ini mencakup tiga pilar utama, yaitu :
- Ekonomi berkelanjutan, perdagangan, dan utang negara berkembang.
- Ketangguhan global (resilience) dengan fokus pada bencana, perubahan iklim, dan transisi energi.
- Dunia kerja layak dan tata kelola teknologi, termasuk kecerdasan buatan.
Bagi Indonesia, pertemuan bilateral ini bukan sekadar agenda diplomasi biasa, tetapi bagian dari strategi geopolitik lebih besar. Pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Suzie Sri Suparin, memperingatkan bahwa meningkatnya permintaan untuk bertemu Prabowo menjadi indikator betapa Indonesia semakin diperhitungkan dalam persaingan kekuatan
Dia menjelaskan bahwa beberapa negara ingin membangun aliansi alternatif, terutama di tengah ketegangan antara negara-negara barat dan blok seperti BRICS. China, misalnya, disebut sebagai salah satu negara yang agresif mendekati Indonesia dalam kerangka aliansi baru.
Suzie menyarankan Indonesia harus memanfaatkan momentum diplomasi ini dengan strategi yang matang. “Posisi tawar Indonesia sangat kuat sekarang, tapi harus dikelola dengan penasihat geopolitik yang kompeten agar interaksi antarnegara benar-benar menguntungkan rakyat,” katanya.
