Kabar5News – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi bencana yang melanda sejumlah wilayah, khususnya di Sumatera. Melalui instruksi langsung, seluruh elemen pemerintah pusat dikerahkan untuk mempercepat penanganan darurat sekaligus pemulihan pascabencana.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden telah memerintahkan mobilisasi nasional dengan melibatkan TNI, Polri, BNPB, Basarnas, serta kementerian terkait untuk bergerak cepat ke daerah terdampak. Penanganan tidak hanya difokuskan pada evakuasi dan bantuan logistik, tetapi juga pada pemulihan kehidupan masyarakat, terutama tempat tinggal warga yang rusak.
“Bapak Presiden sudah memerintahkan seluruh kekuatan untuk bergerak ke lokasi bencana. Negara harus hadir dan membantu masyarakat yang terdampak,” ujar Tito dalam keterangannya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).
Dalam skema pemulihan yang disiapkan pemerintah, bantuan renovasi rumah diberikan berdasarkan tingkat kerusakan. Untuk rumah rusak ringan, pemerintah menyiapkan bantuan sebesar Rp15 juta. Rumah rusak sedang mendapat Rp30 juta, sementara rumah rusak berat atau hilang memperoleh bantuan hingga Rp60 juta.
Bagi warga yang rumahnya tidak dapat dihuni kembali, pemerintah menyiapkan hunian tetap sebagai solusi jangka panjang. Selain itu, tersedia opsi hunian sementara berikut Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, yang dibayarkan sekaligus Rp1,8 juta, bagi warga yang masih menunggu pembangunan rumah tetap atau memilih tinggal sementara di tempat lain.
Mendagri menegaskan bahwa anggaran bantuan tersebut telah disetujui dan disalurkan melalui BNPB untuk segera dieksekusi. Ia juga mengingatkan pentingnya validasi data dari pemerintah daerah agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan akuntabel, mengingat dana yang digunakan merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Proses pendataan turut melibatkan Badan Pusat Statistik guna memastikan keakuratan.
Dengan langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk bergerak cepat dan memastikan setiap warga terdampak bencana dapat kembali memiliki hunian yang layak, aman, dan bermartabat.
