Kabar5News – Nama Margono Djojohadikusumo tercatat dalam sejarah ekonomi Indonesia sebagai salah satu tokoh penting di balik berdirinya bank nasional pertama di Tanah Air.
Ia dikenal sebagai ekonom dan negarawan yang memiliki gagasan kuat tentang pentingnya kedaulatan ekonomi bangsa. Margono juga merupakan kakek dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Pasca proklamasi kemerdekaan 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar, bukan hanya di medan perang fisik, tetapi juga dalam sektor ekonomi dan keuangan. Saat itu, Indonesia belum memiliki bank sentral nasional yang benar-benar berdiri atas kekuatan sendiri. Di tengah situasi tersebut, muncul perdebatan mengenai langkah yang harus ditempuh.
Margono, yang kala itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung, berpandangan bahwa Indonesia harus mendirikan bank sentral dari hasil jerih payah bangsa sendiri. Baginya, kedaulatan politik harus sejalan dengan kedaulatan ekonomi. Ia menolak gagasan sekadar menghidupkan kembali De Javasche Bank (DJB), bank warisan kolonial Belanda.
Di sisi lain, Menteri Kemakmuran Soerachman memiliki pandangan berbeda. Ia menilai DJB lebih praktis untuk difungsikan kembali karena telah memiliki sistem dan sumber daya yang siap pakai. Namun situasi berubah ketika Belanda berupaya kembali menjajah Indonesia dan hendak mengaktifkan DJB sebagai bank sentral versi kolonial.
Ancaman tersebut semakin menguatkan gagasan Margono. Bahkan sebelumnya, ia telah bergerak cepat dengan mengantongi restu Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk mendirikan bank nasional.
Pada 5 Juli 1946, pemerintah resmi mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) berdasarkan Perpu No. 2 Tahun 1946. Margono dipercaya menjadi pemimpin awal bank tersebut.
BNI saat itu tidak hanya menjalankan fungsi sebagai bank sentral, tetapi juga sebagai bank umum yang memberikan kredit, menerima simpanan, serta menerbitkan obligasi. Modal awalnya pun berasal dari patungan rakyat Indonesia, mencerminkan semangat gotong royong dalam membangun kedaulatan ekonomi.
Di tengah agresi militer Belanda, BNI menjadi ujung tombak perlawanan ekonomi. Ketika DJB menerbitkan uang NICA, BNI mengeluarkan Oeang Republik Indonesia (ORI). Situasi ini memicu apa yang dikenal sebagai “perang mata uang” atau currency war antara Indonesia dan Belanda.
Namun, agresi militer membuat operasional BNI sempat terhambat. Banyak cabang tutup dan aset dirampas. Setelah pengakuan kedaulatan pada 1949, BNI kembali aktif.
Pada 1953, pemerintah mengambil alih DJB dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Status BNI sebagai bank sentral pun berakhir dan secara resmi dicabut pada 1968, menjadikannya bank milik negara seperti yang dikenal saat ini.
Perjalanan Margono Djojohadikusumo menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga di sektor ekonomi dan keuangan. Gagasannya tentang bank nasional menjadi fondasi penting dalam membangun sistem perbankan Indonesia yang berdaulat.
