Kabar5News – Pemerintah terus mematangkan langkah antisipatif dalam menghadapi dampak konflik global, khususnya yang berpotensi memicu krisis energi akibat ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu opsi kebijakan yang tengah disiapkan adalah penerapan work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejumlah menteri koordinator dan pejabat terkait telah mencapai kesepakatan awal mengenai skema tersebut dalam rapat yang berlangsung di lingkungan Istana Kepresidenan.
“Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa,” kata Tito usai konferensi pers update PHTC di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Kebijakan WFH ini dipandang sebagai salah satu upaya konkret untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM), sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan geopolitik. Pemerintah berupaya memastikan bahwa dampak eksternal tidak secara langsung mengganggu aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di dalam negeri.
Meski telah mengerucut pada satu hari yang disepakati, Tito menegaskan bahwa keputusan tersebut masih akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum diumumkan secara resmi kepada masyarakat.
“Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju di satu hari, yang sama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa penerapan WFH bukanlah hal baru bagi pemerintah dan diyakini tidak akan mengganggu kinerja.
“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini,” tambahnya.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi energi, keberlanjutan aktivitas pemerintahan, serta stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
