Sebuah essay karya Agus Widjajanto
Kabar5News – Di tengah dinamika ekonomi dan politik nasional, berbagai narasi kembali bermunculan di media sosial. Ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai menunjukkan pemulihan, nilai tukar rupiah menguat, dan pemerintah mengambil berbagai langkah fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk kebijakan penyesuaian harga energi yang diklaim untuk menyelamatkan fiskal negara, sebagian ruang publik justru dipenuhi oleh tudingan bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari permainan elite global yang dibantu oleh segelintir oknum di dalam negeri untuk menjatuhkan bangsanya sendiri.
Narasi semacam ini bukanlah hal baru. Dalam kajian komunikasi politik, pola tersebut dikenal sebagai conspiracy framing dan foreign agent framing, yaitu upaya membingkai berbagai persoalan nasional sebagai hasil konspirasi kekuatan asing yang bekerja sama dengan aktor domestik.
Narasi seperti ini memiliki daya tarik yang kuat karena mampu menyederhanakan persoalan yang kompleks menjadi cerita yang mudah dipahami publik: ada pihak luar yang mengendalikan dan ada pihak dalam yang berkhianat.
Namun, sebelum terbawa arus emosi dan sentimen yang berkembang, ada baiknya persoalan ini dibedah secara lebih jernih dan rasional.
Mengapa Narasi Ini Mudah Diterima di Indonesia?
Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang membuat masyarakat relatif mudah menerima narasi tentang campur tangan asing dan konspirasi elite. Peristiwa politik 1965, krisis ekonomi 1998, hingga berbagai tekanan ekonomi global yang pernah dialami bangsa ini meninggalkan memori kolektif bahwa jatuh bangunnya sebuah pemerintahan tidak pernah sepenuhnya terlepas dari faktor eksternal maupun konflik internal.
Karena itu, ketika muncul narasi yang mengaitkan persoalan ekonomi atau politik saat ini dengan kekuatan asing dan aktor domestik tertentu, sebagian masyarakat secara otomatis menghubungkannya dengan pengalaman sejarah tersebut. Dalam psikologi politik, fenomena ini dikenal sebagai pattern recognition, yaitu kecenderungan manusia menghubungkan peristiwa masa kini dengan pola yang pernah terjadi sebelumnya.
Selain itu, narasi tersebut sering kali bertumpu pada fakta-fakta yang memang ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, lembaga pemeringkat global, investor asing, hingga berbagai organisasi internasional memiliki pengaruh terhadap kebijakan ekonomi dan pembangunan di banyak negara, termasuk Indonesia.
Demikian pula dengan keberadaan oknum pejabat yang tersangkut kasus korupsi, penyalahgunaan kewenangan, maupun berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya. Ketika dua fakta ini digabungkan, lahirlah sebuah cerita besar bahwa seluruh proses pengambilan keputusan nasional sesungguhnya dikendalikan oleh pihak tertentu di balik layar.
Faktor lain yang memperkuat narasi tersebut adalah karakter media sosial itu sendiri. Kata-kata seperti “gagal”, “dijual”, “dikhianati”, atau “dikendalikan asing” jauh lebih mudah membangkitkan kemarahan publik dibandingkan penjelasan berbasis data yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam. Algoritma media sosial pada akhirnya lebih sering mengangkat konten yang memancing emosi daripada yang mendorong refleksi.
Memisahkan Fakta dan Lompatan Logika
Persoalan utama dalam berbagai teori konspirasi bukan terletak pada ketiadaan fakta, melainkan pada cara fakta tersebut dirangkai menjadi kesimpulan yang melampaui bukti yang tersedia.
Ketika muncul tudingan bahwa pemerintah gagal, misalnya, hal tersebut seharusnya diuji terlebih dahulu melalui indikator yang jelas. Apakah yang dimaksud gagal adalah dalam pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, pengelolaan utang, peningkatan daya beli masyarakat, atau pembangunan infrastruktur?
Sering kali yang terjadi adalah kegagalan pada satu sektor tertentu langsung digeneralisasikan menjadi kegagalan total negara. Padahal realitas pemerintahan jauh lebih kompleks daripada sekadar hitam dan putih.
Demikian pula dengan narasi tentang elite global. Memang benar terdapat perusahaan investasi besar, lembaga keuangan internasional, maupun organisasi global yang memiliki pengaruh terhadap arah kebijakan ekonomi dunia. Fakta tersebut tidak dapat dipungkiri.
Namun persoalannya muncul ketika fakta tersebut langsung dilompati menjadi kesimpulan bahwa mereka mengendalikan pemilu, menentukan presiden, mengatur TNI, Polri, atau seluruh kebijakan negara tanpa adanya bukti yang dapat diverifikasi secara objektif.
Hal yang sama berlaku terhadap tudingan adanya oknum dalam negeri yang bekerja sama dengan pihak asing. Memang terdapat kasus-kasus pejabat yang menerima pendanaan tertentu, memiliki konflik kepentingan, atau terlibat dalam jaringan kepentingan transnasional. Akan tetapi, tidak berarti seluruh pejabat negara, aparatur sipil negara, atau institusi nasional merupakan pion yang bergerak atas perintah pihak luar.
Pola yang sering terjadi adalah mengambil sebagian fakta yang valid, menambahkan asumsi yang belum terbukti, lalu membungkusnya dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Hasil akhirnya adalah sebuah narasi besar yang tampak sangat meyakinkan, meskipun belum tentu sepenuhnya benar.
Jika Ada Pengaruh Asing, Bagaimana Bentuk Nyatanya?
Dalam dunia nyata, pengaruh asing terhadap suatu negara umumnya tidak hadir dalam bentuk pertemuan rahasia di ruang bawah tanah atau skenario film konspirasi.
Pengaruh tersebut lebih sering hadir melalui mekanisme yang legal dan terbuka.
Salah satunya adalah fenomena revolving door, yaitu ketika seorang pejabat yang telah pensiun kemudian menduduki posisi strategis di perusahaan besar, termasuk perusahaan asing. Situasi seperti ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila kebijakan yang pernah dibuat saat menjabat memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.
Bentuk lain adalah melalui aktivitas lobi dan penggunaan jasa konsultan internasional. Banyak pemerintah di dunia menggunakan hasil kajian dari lembaga riset atau konsultan asing. Kajian tersebut bisa saja berkualitas tinggi, tetapi tetap membawa asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya memengaruhi arah kebijakan.
Selain itu, terdapat pula praktik pendanaan atau hibah kepada lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga swadaya masyarakat. Dalam banyak kasus, pendanaan semacam ini bukanlah tindakan ilegal. Namun publik tetap berhak mengetahui apakah terdapat pengaruh terhadap arah penelitian atau agenda yang diangkat.
Fenomena tersebut tidak otomatis dapat disebut sebagai pengkhianatan terhadap negara. Yang lebih tepat adalah menyebutnya sebagai potensi konflik kepentingan yang harus diawasi melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas.
Bahkan negara-negara besar seperti dan menghadapi persoalan serupa.
Perbedaannya terletak pada keberadaan regulasi lobi yang lebih ketat, keterbukaan sumber pendanaan, dan sistem pengawasan yang lebih kuat.
Hilirisasi Indonesia dan Perubahan Peta Kepentingan
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menjalankan kebijakan hilirisasi sumber daya alam secara lebih agresif. Pada sektor nikel, ekspor bahan mentah dibatasi dan digantikan dengan kewajiban pengolahan melalui smelter sehingga menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi seperti feronikel, nikel matte, maupun bahan baku baterai kendaraan listrik.
Kebijakan serupa juga diterapkan pada berbagai komoditas strategis lainnya, mulai dari batu bara, minyak sawit, hingga mineral penting seperti bauksit dan tembaga.
Tujuan dari kebijakan tersebut sederhana namun strategis, yaitu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, memperbesar penerimaan negara, dan mengakhiri ketergantungan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah semata.
Dalam perspektif ekonomi politik, langkah tersebut merupakan bentuk resource nationalism, yakni upaya negara memaksimalkan manfaat ekonominya dari sumber daya yang dimiliki.
Mengapa Singapura Banyak Menyoroti Kebijakan Indonesia?
Untuk memahami hal ini, perlu dipahami bahwa Singapura bukanlah negara penghasil sumber daya alam utama. Kekuatan ekonominya justru terletak pada sektor perdagangan internasional, jasa keuangan, logistik, asuransi, dan aktivitas perantara perdagangan global.
Selama bertahun-tahun, banyak transaksi komoditas Indonesia dilakukan melalui perusahaan perdagangan yang berbasis di . Dari aktivitas tersebut lahir keuntungan berupa biaya perdagangan, jasa perbankan, asuransi, logistik, hingga berbagai layanan pendukung lainnya.
Ketika Indonesia mulai membangun smelter sendiri dan menjual produk olahan secara langsung kepada pasar global, maka sebagian rantai perantara yang sebelumnya menikmati keuntungan tentu akan berkurang.
Dalam konteks inilah berbagai pemberitaan dan analisis yang mengkritisi hilirisasi Indonesia dapat dipahami. Bukan semata-mata karena adanya permusuhan terhadap Indonesia, melainkan karena adanya perubahan kepentingan ekonomi yang selama ini telah terbentuk.
Jika dahulu komoditas Indonesia harus melewati berbagai perantara sebelum sampai ke konsumen akhir, kini sebagian jalur tersebut mulai dipangkas. Konsekuensinya, pihak yang selama ini menikmati margin dari rantai perdagangan tersebut tentu akan melakukan penyesuaian dan mempertahankan kepentingannya.
Itulah dinamika yang lazim dalam geopolitik ekonomi internasional.
Kasus Shell dan Pertarungan Framing
Kasus penjualan aset SPBU Shell di Indonesia menjadi contoh menarik bagaimana satu fakta dapat melahirkan dua narasi yang berbeda.
Kelompok pertama memandang langkah tersebut sebagai indikasi menurunnya daya tarik investasi Indonesia. Sementara kelompok kedua melihatnya sebagai bagian dari strategi global perusahaan yang sedang mengalihkan fokus bisnis menuju sektor energi baru dan terbarukan.
Kedua pihak menggunakan fakta yang sama, tetapi menghasilkan kesimpulan yang berbeda.
Inilah yang disebut sebagai framing. Fakta tidak berubah, tetapi cara memaknai fakta tersebut dapat berbeda sesuai sudut pandang dan kepentingan masing-masing.
Karena itu, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menyikapi setiap pemberitaan. Jangan sampai kesimpulan dibangun hanya dari judul berita atau potongan informasi yang belum utuh.
Nasionalisme yang Produktif
Jika memang terdapat kekhawatiran mengenai pengaruh asing maupun permainan oknum tertentu, maka cara terbaik untuk menghadapinya bukanlah dengan saling melabeli sebagai buzzer, pengkhianat, atau antek asing.
Langkah yang jauh lebih efektif adalah menuntut transparansi.
Publik berhak mengetahui siapa konsultan yang menyusun suatu kebijakan, bagaimana metodologi kajiannya, siapa yang mendanai penelitian tertentu, dan bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan.
Selain itu, penguatan lembaga pengawasan dalam negeri harus menjadi prioritas. BPK, KPK, BPKP, DPR, aparat penegak hukum, media massa, dan masyarakat sipil harus menjalankan fungsinya secara efektif agar ruang gerak oknum semakin sempit.
Nasionalisme juga harus diwujudkan dalam bentuk yang produktif. Ketika muncul isu mengenai perusahaan asing yang mengurangi investasinya atau menjual asetnya di Indonesia, fokus perhatian tidak boleh berhenti pada siapa yang salah.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah BUMN dan pelaku usaha nasional siap mengisi ruang yang ditinggalkan tersebut, apakah teknologi nasional sudah memadai, dan apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar memperkuat kemandirian bangsa.
Memberi Kesempatan bagi Pemerintah Bekerja
Dalam konteks yang lebih luas, masyarakat juga perlu memahami bahwa membangun kembali fondasi ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan daya saing nasional bukanlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam hitungan bulan.
Apabila terdapat pandangan bahwa Indonesia sedang berupaya memperbaiki berbagai persoalan struktural yang telah berlangsung selama kurang lebih satu dekade terakhir atau 10 tahun, maka proses pemulihan tersebut tentu membutuhkan waktu, konsistensi, dan stabilitas kebijakan.
Tidak realistis mengharapkan hasil sempurna dalam waktu yang sangat singkat. Berbagai program strategis seperti hilirisasi, reformasi birokrasi, penguatan investasi, ketahanan pangan, kemandirian energi, hingga perbaikan fiskal memerlukan tahapan yang panjang sebelum menghasilkan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat secara luas.
Karena itu, kritik tetap diperlukan dalam sistem demokrasi. Namun kritik yang sehat harus diiringi dengan kesabaran, objektivitas, dan kemampuan menilai kinerja berdasarkan capaian yang terukur, bukan semata-mata berdasarkan persepsi atau narasi yang berkembang di media sosial.
Presiden dan pemerintah yang sedang menjalankan mandat rakyat perlu diberikan ruang dan kesempatan yang cukup untuk bekerja. Banyak kebijakan strategis baru akan menunjukkan hasilnya setelah beberapa tahun berjalan. Oleh sebab itu, evaluasi yang adil harus mempertimbangkan waktu, tantangan, dan kondisi yang dihadapi, bukan sekadar tuntutan hasil instan.
Memberikan kesempatan bekerja bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol publik. Sebaliknya, masyarakat tetap harus kritis dan mengawasi jalannya pemerintahan. Namun pengawasan yang konstruktif jauh lebih bermanfaat daripada membangun kesimpulan bahwa setiap kebijakan pasti gagal atau setiap langkah pemerintah merupakan bagian dari skenario tertentu.
Pada akhirnya, skenario pengaruh elite global dan keterlibatan oknum dalam negeri memang dapat menjadi risiko yang harus selalu diwaspadai. Sejarah menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dan politik internasional memang sering berinteraksi dengan dinamika domestik suatu negara.
Namun kewaspadaan tidak boleh berubah menjadi paranoia. Tidak semua kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari skenario asing. Sebaliknya, tidak semua kebijakan pemerintah dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa.
Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu membedakan fakta dari asumsi, kritik yang konstruktif dari propaganda, serta nasionalisme yang sehat dari kecurigaan yang berlebihan.
Indonesia saat ini sedang berada dalam proses membangun fondasi yang lebih kuat bagi masa depannya. Proses tersebut tentu tidak mudah, tidak instan, dan tidak bebas dari tantangan. Akan ada perdebatan, kritik, bahkan benturan kepentingan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Namun selama arah kebijakan ditujukan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, meningkatkan nilai tambah nasional, memperbesar kesejahteraan rakyat, dan menjaga kepentingan bangsa, maka yang dibutuhkan adalah kombinasi antara pengawasan yang kritis dan dukungan yang konstruktif.
Nasionalisme sejati bukanlah kebiasaan saling menuduh dan mencari musuh di setiap sudut. Nasionalisme adalah kesadaran, kewaspadaan, kemampuan berpikir kritis, kesabaran dalam melihat proses, serta kerja nyata untuk memperkuat bangsa. Sebab pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya menghadapi tekanan dari luar, tetapi juga oleh kedewasaan rakyatnya dalam menjaga persatuan dan memberi kesempatan bagi bangsanya sendiri untuk bangkit dan berkembang.
*Penulis adalah pemerhati sosial budaya dan sejarah bangsa
