Kabar5News – Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyambut baik dimulainya pembangunan pabrik soda ash oleh PT Pupuk Kaltim.
Pembangunan pabrik soda ash pertama di Indonesia ini menjadi momen penting karena akan mendukung sejumlah program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran dan Kementerian BUMN, yaitu di bidang kemandirian ekonomi, swasembada pangan, hilirisasi dan transisi ke ekonomi hijau.
“Ini merupakan momen yang sangat luar biasa, Pupuk Kaltim sebagai bagian dari Pupuk Indonesia akan memberikan kontribusi pada kemajuan ekosistem industri dalam negeri,” kata Rahmad dalam penandatanganan kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) antara Pupuk Kaltim dengan konsorsium PT TCC Indonesia Branch – PT Enviromate Technology International di Jakarta, pada Rabu, 22 Januari 2025.
Pupuk Indonesia sebagai bagian dari Kementerian BUMN memastikan pembangunan pabrik soda ash sebenarnya sudah direncanakan sekitar tahun 1995 namun batal karena krisis ekonomi.
Dengan dimulainya pembangunan pabrik soda ash ini, Pupuk Kaltim berhasil mewujudkan mimpi Indonesia yang sempat tertunda tersebut.
“Saya senang hari ini dapat menyaksikan Pupuk Kaltim telah mengambil inisiatif untuk memiliki pabrik soda ash pertama di Indonesia,” kata dia.
Rahmad menuturkan sebagai pionir industri soda ash di Indonesia, pabrik milik Pupuk Kaltim akan mampu memasok kebutuhan soda ash dalam negeri yang selama ini amat bergantung dari impor.
Seperti diketahui, soda ash merupakan bahan baku yang amat penting untuk berbagai industri, seperti kaca, keramik hingga tekstil.
Rahmad mengatakan pembangunan pabrik soda ash Pupuk Kaltim dilakukan pada momentum yang tepat mengingat pemerintah memiliki program membangun 3 juta rumah setiap tahun untuk masyarakat.
Proyek 3 juta rumah itu, kata dia, diperkirakan akan membutuhkan banyak material konstruksi yang salah satu bahan baku utamanya terbuat dari soda ash, seperti kaca dan keramik.
Selain itu, Rahmad menilai momentum pembangunan pabrik soda ash ini juga tepat karena pemerintah memiliki program prioritas lain, yakni transisi ke ekonomi hijau.
Produk soda ash dihasilkan dari amonia dan karbondioksida (CO2) yang merupakan produk utama dan produk sampingan dari unit produksi lain di Pupuk Kaltim.
Dengan pemanfaatan CO2 tersebut, pabrik soda ash diperkirakan mampu menyerap hingga 170.000 ton CO2 per tahun.
Dengan demikian, keberadaan pabrik soda ash Pupuk Kaltim dapat mendukung transformasi hijau melalui pengurangan emisi karbon.
“Pembangunan pabrik soda ash mendapatkan momentum yang sangat tepat, karena pemerintah memiliki program membangun 3 juta rumah setiap tahun dan juga untuk transisi ekonomi yang lebih bersih” kata dia.
Lebih lanjut, Rahmad menuturkan pembangunan pabrik soda ash juga akan mendukung program pemerintah lainnya, yakni swasembada pangan.
Dia menuturkan pabrik soda ash akan menghasilkan produk sampingan berupa amonium klorida.
Amonium klorida merupakan sumber nitrogen yang digunakan untuk bahan baku produksi pupuk NPK.
“Mengetahui bahwa proyek ini akan mendukung ambisi Indonesia untuk membangun banyak rumah, mengetahui bahwa proyek ini akan membantu Indonesia untuk transisi ke ekonomi yang lebih hijau dan mengetahui bahwa proyek ini akan mengurangi emisi karbon, tentu saja saya mengharapkan Pupuk Kaltim sebagai pemilik proyek dan TCC, serta ETI sebagai pihak pelaksana untuk berkolaborasi, mengelola dan melaksanakan proyek ini dengan standar kualitas, keselamatan, dan efisiensi tertinggi,” ujar Rahmad.
Pabrik soda ash Pupuk Kaltim akan dibangun di lahan seluas 16 hektar di kawasan PT Kaltim Industrial Estate, Kalimantan Timur, dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2027.
Ketika beroperasi penuh, pabrik akan memproduksi 300.000 ton soda ash per tahun dan 300.000 ton amonium klorida per tahun sebagai produk sampingan.
Selain Pupuk Kaltim, pabrik soda ash serupa juga akan dibangun oleh anak perusahaan Pupuk Indonesia lainnya, yakni PT Petrokimia Gresik.
Dengan kapasitas produksi 300.000 ton per tahun, pabrik soda ash milik Petrokimia Gresik kelak akan semakin mendukung program hilirisasi pemerintah dan mengurangi ketergantungan impor Indonesia.***
