Kabar5News – Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal) mendorong penggunaan satu data peta laut yang terintegrasi oleh berbagai instansi pemerintah. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat pengelolaan wilayah perairan sekaligus mendukung keamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Masukan tersebut disampaikan Komandan Pushidrosal Laksdya TNI Budi Purwanto saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Sesmenko Polkam) Letjen TNI Mochammad Hasan di Jakarta, Rabu (30/9).
Budi menegaskan, ketersediaan data kelautan yang akurat dan telah tervalidasi menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan, mulai dari kepentingan pertahanan hingga keselamatan pelayaran.
“Pushidrosal memiliki peran strategis dalam penyediaan data dan informasi hidro-oseanografi nasional untuk mendukung kepentingan pertahanan dan keselamatan pelayaran,” kata Budi, dikutip dari keterangan Pen Pushidrosal, Kamis (1/10).
Menurut Budi, integrasi data diperlukan agar informasi mengenai kondisi wilayah laut dapat digunakan secara konsisten oleh berbagai instansi. Dengan adanya satu acuan peta laut, pemerintah dapat memiliki informasi yang lebih terpadu dalam mengelola dan memantau wilayah perairan nasional.
ALKI juga menjadi perhatian karena memiliki posisi strategis dalam jalur pelayaran internasional. Jalur ini menjadi salah satu lintasan kapal dagang dan bagian dari rantai pasok dunia yang melewati wilayah perairan Indonesia.
Besarnya aktivitas pelayaran tersebut membuat pemantauan terhadap ruang laut menjadi penting. Pengawasan yang dilakukan secara terpadu diharapkan dapat mendukung keselamatan pelayaran sekaligus mencegah pemanfaatan ruang laut nasional yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Selain integrasi data, Pushidrosal turut mendorong peremajaan kapal survei dan peralatan navigasi dengan standar internasional. Modernisasi tersebut dinilai diperlukan untuk meningkatkan kemampuan survei hidro-oseanografi dan menghasilkan pemetaan dasar laut yang semakin komprehensif.
Kapal survei dan peralatan navigasi yang lebih modern dapat mendukung pengumpulan data kelautan secara lebih optimal. Data tersebut kemudian menjadi bagian dari informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pertahanan, navigasi, keselamatan pelayaran, dan pengelolaan wilayah laut.
Audiensi tersebut turut dihadiri Asrena Komandan Pushidrosal Laksma TNI B. Dwiadji Gultom serta sejumlah pejabat utama Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polkam.
Sinergi antarlembaga diharapkan dapat memperkuat tata kelola data kelautan Indonesia. Integrasi informasi dan peningkatan kemampuan survei juga menjadi bagian dari upaya mendukung pengelolaan wilayah laut nasional, khususnya pada jalur strategis seperti ALKI.
