Kabar5News – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis kepada jajaran pemerintah untuk meningkatkan alokasi Dana Siap Pakai dalam APBN apabila dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana di wilayah Sumatera.
Instruksi ini muncul menyusul dampak banjir bandang serta tanah longsor yang melanda tiga provinsi besar yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pernyataan resmi terkait perintah tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam sesi wawancara usai konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa presiden tidak hanya menyoroti kesiapan pendanaan di tingkat pusat, tetapi juga membuka kemungkinan penyesuaian anggaran bagi kementerian atau lembaga yang terlibat langsung saat kondisi membutuhkan tambahan biaya operasional.
Lembaga yang disebut secara spesifik dalam kesempatan tersebut adalah TNI dan Polri, mengingat keduanya berperan di garis terdepan dalam respons darurat kemanusiaan.
Menurut Prasetyo, penanganan bencana saat ini diprioritaskan pada aspek kecepatan, efektivitas, serta koordinasi lapangan.
Ia menekankan bahwa seluruh elemen sumber daya nasional telah digerakkan sejak awal kejadian dan masih bekerja intensif untuk membantu pemulihan kondisi warga terdampak.
Dukungan tidak hanya diarahkan pada penyelamatan, tetapi juga pemenuhan logistik dasar seperti kebutuhan makanan, layanan kesehatan darurat, distribusi bahan bakar, hingga akses transportasi.
Di sektor energi dan logistik, pemerintah turut memastikan dukungan optimal untuk menjaga pasokan kebutuhan di wilayah yang aksesnya terganggu.
Pertamina dikonfirmasi terus mendistribusikan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) menuju wilayah terdampak.
Bahkan dalam beberapa kondisi ekstrem ketika jalur darat belum dapat dilewati akibat kerusakan infrastruktur maupun isolasi wilayah, distribusi BBM dilakukan melalui metode bantuan udara.
Salah satu opsi operasional yang digunakan adalah pengiriman BBM menggunakan sistem penerjunan udara atau air drop ke lokasi yang masih terisolasi.
Strategi ini diambil sebagai respons terhadap fakta bahwa banyak jalur penghubung antardaerah yang mengalami putus total karena diterjang banjir deras dan tertutup longsor.
Langkah tersebut turut melibatkan dukungan sarana dari Tentara Nasional Indonesia dan kolaborasi teknis dengan tim mitigasi di daerah.
Selain sektor energi, ketahanan logistik pangan juga menjadi sorotan khusus. Presiden menginstruksikan secara langsung agar sistem koordinasi lintas instansi berjalan seamless untuk memastikan bantuan tidak tersendat.
Pemerintah menegaskan bahwa stok pangan nasional masih mencukupi untuk disuplai ke berbagai wilayah terdampak, sehingga kekhawatiran akan defisit kebutuhan dasar jangka pendek dapat diminimalkan.
Bencana yang menjadi pemicu respons besar ini terjadi pada 25 November, ketika banjir bandang melanda beberapa kabupaten sekaligus di Sumatera.
Intensitas curah hujan yang tinggi dan kondisi geografis wilayah perbukitan menjadi faktor dominan yang memperparah dampak.
Data terakhir yang dihimpun oleh BNPB menyebutkan bahwa jumlah korban jiwa akibat rangkaian bencana ini telah mencapai 804 orang.
Selain itu, lebih dari 630 warga masih belum ditemukan dan dinyatakan hilang. Angka tersebut menjadi salah satu kejadian paling mematikan dalam catatan darurat kebencanaan Indonesia dalam kurun terakhir.
Skala korban yang besar membuat pemerintah melakukan penguatan mitigasi lanjutan dan melakukan evaluasi sistem penanganan bencana lebih lanjut, khususnya terkait dengan kapasitas anggaran darurat.
Dana Siap Pakai diposisikan sebagai instrumen fleksibel yang dapat diperbesar sesuai urgensi, mengingat respons kebencanaan membutuhkan operasional lapangan yang cepat serta tidak selalu dapat diprediksi secara nominal.
Ke depan, kebijakan presiden ini diproyeksikan tidak hanya menjadi respons situasional, tetapi juga mengambil peran sebagai sinyal penguatan ekosistem pembiayaan kebencanaan Indonesia, agar negara memiliki ruang fiskal lebih longgar dalam menangani situasi darurat berskala besar di berbagai wilayah rawan.
