Akademisi Bicara: Tantangan dan Peluang Moderasi Beragama di Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

Kabar5News – Moderasi beragama di Indonesia adalah upaya menjaga keseimbangan dalam kehidupan beragama untuk menciptakan harmoni di tengah keberagaman.

Sebagai negara dengan berbagai agama dan kepercayaan, moderasi beragama menjadi kunci untuk mencegah ekstremisme dan intoleransi.

Prinsip ini mengajarkan sikap toleran, menghormati perbedaan, dan mengutamakan dialog dalam menyelesaikan konflik.

Pemerintah dan masyarakat terus berupaya memperkuat moderasi beragama melalui pendidikan, regulasi, dan kampanye kesadaran publik.

Dengan moderasi beragama, Indonesia dapat menjaga persatuan dan keutuhan bangsa di tengah pluralitas budaya dan agama.

Terkait hal ini, Jurnalis Kabar5News, Irohman Nugroho beberapa waktu lalu berbincang dengan salah satu kandidat Rektor Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Dr. Susilo Edi Purwanto, S.Ag., M.Si.

Dari kacamatanya, kami menggali tantangan dan peluang moderasi beragama di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Bagaimana pandangan Susilo Edi Purwanto mengenai hak tersebut? Berikut risalahnya.

1. Bagaimana pandangan pemerintahan Prabowo-Gibran melihat peran moderasi beragama dalam memperkuat persatuan bangsa?

Pemerintahan Prabowo-Gibran terlihat memandang moderasi beragama sebagai elemen kunci dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang multikultural. Moderasi beragama dianggap sebagai pendekatan yang menekankan keseimbangan dalam beragama, menghindari sikap ekstrem, dan mendorong toleransi serta penghormatan terhadap perbedaan. Dengan mengedepankan moderasi beragama, diharapkan tercipta harmoni sosial yang dapat memperkuat integrasi nasional dan mencegah konflik berbasis agama. Asta Cita Pemerintahan Parabwo Gibran yang ke delapan merupakan dukungan pemeritah dalam penguatan Moderasi Beragama. khususnya Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan ,alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.           

1. Bagaimana peran Kementerian Agama dalam menerapkan moderasi beragama di pemerintahan Prabowo Subianto?

Kementerian Agama memiliki peran sentral dalam implementasi moderasi beragama. Pada 26 Januari 2023, dibentuk Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) sebagai unit pendukung yang bertanggung jawab mempromosikan moderasi beragama dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama.

BMBPSDM menggantikan Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan yang sebelumnya ada, dengan fokus baru pada moderasi beragama. Badan ini juga berperan dalam pengembangan kebijakan strategis dan program-program yang mendukung moderasi beragama di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023 Kementerian Agama telah meluncurkan sekretariat Bersama Moderasi Beragama Kehadiran Sekber ini penting untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penguatan moderasi beragama yang melibatkan 19 kementerian dan lembaga, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

1. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Pemerintahan Prabowo Subianto dalam menerapkan moderasi beragama di Indonesia?

Tantangan yang dihadapi meliputi:

1. • Polarisasi Sosial: Meningkatnya ketegangan sosial-politik akibat polarisasi agama dan identitas dapat menghambat upaya moderasi beragama.
   • Intoleransi dan Radikalisme: Masih adanya kelompok-kelompok yang menyebarkan paham intoleran dan radikal menjadi hambatan dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama.
   • Implementasi Kebijakan: Meskipun regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama telah diterbitkan, tantangan terletak pada implementasi efektif di lapangan.
2. Apa saja contoh kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto untuk meningkatkan moderasi beragama di Indonesia?

Beberapa kebijakan yang diterapkan meliputi:

1. • Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023: Regulasi ini bertujuan memperkuat moderasi beragama secara sistematis dan berkelanjutan.
   • Program Terjemahan Al-Qur’an dalam Bahasa Daerah: BMBPSDM meluncurkan program penerjemahan Al-Qur’an ke dalam berbagai bahasa daerah untuk memperluas pemahaman keagamaan yang inklusif.
   • Sembilan Langkah Strategis: BMBPSDM mengembangkan sembilan langkah strategis yang mencakup percepatan moderasi beragama, advokasi pembangunan tempat ibadah, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kompetensi penyuluh agama, dan akselerasi sertifikasi halal.
   • Asta Program Prioritas Menteri Agama yang mengembangkan Penguatan Moderasi Beragama dengan membangun kesaradan untuk menjaga keseimbangan hubungan manusia dan alam
   • Kampung Moderasi: sebagai upaya penguatan Moderasi Beragama di akar rumput.
2. Bagaimana Pemerintahan Prabowo Subianto menangani kasus-kasus intoleransi dan radikalisme di Indonesia?

Pemerintahan Prabowo Subianto mengambil pendekatan komprehensif dalam menangani intoleransi dan radikalisme, antara lain:

1. • Penguatan Regulasi: Mendorong akselerasi Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Fase Kedua.
   • Pendidikan dan Sosialisasi: Mengadakan program pendidikan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya radikalisme dan pentingnya toleransi.
   • Kolaborasi Antar Lembaga: Bekerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengatasi kasus intoleransi secara efektif.
2. Apa rencana yang bisa dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk meningkatkan pemahaman dan praktik moderasi beragama di kalangan generasi muda Indonesia?

Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat melakukan langkah-langkah berikut:

1. • Program Pendidikan: Mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal.
   • Kegiatan Kepemudaan: Menyelenggarakan kegiatan yang menanamkan nilai-nilai moderasi di kalangan pelajar dan mahasiswa.
   • Pemanfaatan Media Sosial: Menggunakan platform digital untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi dan moderasi yang menarik bagi generasi muda.
2. Bagaimana pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendukung pendidikan moderasi beragama di sekolah dan perguruan tinggi?

Dukungan dapat diberikan melalui:

1. • Pengembangan Kurikulum: Memasukkan materi moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
   • Pelatihan Guru dan Dosen: Menyelenggarakan pelatihan bagi pendidik untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mengajarkan moderasi beragama.
   • Penguatan Rumah Moderasi Beragama: menguatkan  kajian dan pengembangan moderasi beragama di perguruan tinggi sebagai wadah diskusi dan penelitian.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan moderasi beragama dapat semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga memperkuat persatuan dalam keberagaman.