Kabar5News – Wacana atau isu kembalinya dwifungsi ABRI atau TNI melalui pembahasan RUU TNI kembali menjadi perhatian kalangan mantan aktivis 98.
Mantan aktivis 98 dari Komite Aksi Rakyat Teritorial (KARAT), Bungas Fernando Duling, ikut angkat bicara mengenai hal tersebut.
Menurut pria yang akrab disapa Nando ini, RUU TNI tidak akan bisa menjadi pintu masuk kembali dwifungsi.
Setidaknya ada dua hal yang membuat Nando yakin akan hal itu, pertama pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang sudah menegaskan kalau dwifungsi TNI tidak akan terjadi kembali.
Kedua, Nando menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memainkan isu kembalinya dwifungsi.
Ia menuturkan, isu serupa sebelumnya juga pernah muncul beberapa kali di masa lalu dalam konteks yang berbeda.
“Di era SBY, di era Jokowi itu (isu dwifungsi) kan juga sempat muncul, tidak spesifik kepada Undang-Undang TNI, tapi Undang-Undang Pertahanan kalau tidak salah,” ujar Nando pada Kabar5News, Rabu (19/3/2025).
Karena itulah ia melihat ada pihak-pihak yang berkepentingan di balik isu kembalinya dwifungsi.
Namun ia tidak menyebut siapa pihak-pihak yang dimaksud. Nando hanya menekankan, setiap kali ada proses terhadap penguatan TNI, isu tersebut kerap muncul.
Dan hal itu pula yang membuatnya yakin, isu tersebut diembuskan untuk melemahkan TNI, termasuk di tengah pembahasan RUU TNI.
“Saya khawatir malah, terus-menerus upaya terhadap pemberian kepastian undang-undang di dalam TNI, tapi selalu diidentifikasi ingin kembali pada dwifungsi ABRI, ini adalah wujud pelemahan TNI,” ungkapnya.
Selain itu, Nando juga melihat, kemungkinan kembalinya dwifungsi TNI saat ini sangat kecil, bahkan bisa dibilang tidak ada.
Sebab menurutnya, pasca 1998, TNI sudah melakukan reformasi internal, salah satunya dengan menarik diri dari politik dan hal itu konsisten dijalani hingga kini.
Sementara itu, terkait dengan terbukanya peluang masuknya TNI aktif ke lembaga negara dan mengisi jabatan sipil, menurut Nando hal itu bisa mendukung pelaksanaan Astacita yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam hal ini, lanjut Nando, ada fungsi-fungsi TNI yang bisa dijalankan di dalam lembaga negara untuk memasksimalkan kinerja lembaga tersebut.
Ia mencontohkan, TNI bisa berperan dalam menghadapi mafia dan kartel yang selama ini menghambat terwujudnya ketahanan pangan atau ketahanan energi.
“Karena rakyat tidak mampu menghadapi mafia-mafia dan kartel-kartelnya kan kayak gitu,” tegasnya.
Karena itulah, menurut Nando, RUU TNI tidak hanya memperkuat internal TNI, namun juga akan memperkuat posisi TNI dalam memajukan bangsa.
RUU TNI akan memberikan payung hukum yang menjadi landasan agar TNI bisa memainkan fungsi strategisnya melalui keterlibatan di dalam lembaga negara.
“Negara tidak boleh kalah dengan kartel dan mafia, karena negara punya TNI,” pungkasnya.
