Kabar5News – Dalam sejarah politik Indonesia, mahasiswa kerap hadir sebagai kekuatan moral yang mengawal jalannya demokrasi. Dari gerakan tahun 1966, Malari 1974, hingga Reformasi 1998, mahasiswa berulang kali menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan politik dan sosial di Indonesia.
Namun, lebih dari dua dekade setelah Reformasi 1998, pola gerakan mahasiswa dinilai mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perkembangan teknologi, media sosial, serta terbukanya ruang demokrasi menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan masa lalu.
Apa sebenarnya yang terjadi? Untuk membahas hal tersebut, Kabar5News menemui mantan aktivis PIJAR 1998, Kuldip Singh, dan berbincang mengenai hal ini. Berikut petikan wawancaranya.
1. Sebagai mantan aktivis ’98, bagaimana Anda melihat makna gerakan mahasiswa dalam sejarah perjalanan demokrasi Indonesia?
Gerakan mahasiswa memiliki posisi sangat penting dalam sejarah Indonesia. Mahasiswa kerap menjadi kekuatan moral yang hadir ketika institusi politik mengalami kebuntuan atau kehilangan sensitivitas terhadap aspirasi rakyat. Peran itu terlihat pada tahun 1966, 1974, 1978, hingga 1998. Dalam konteks Reformasi 1998, mahasiswa tidak hanya menuntut pergantian presiden, tetapi juga memperjuangkan pembukaan ruang demokrasi, penghormatan terhadap kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, dan koreksi terhadap sistem kekuasaan yang terlalu terpusat. Karena itu, gerakan mahasiswa harus dipahami sebagai mekanisme koreksi sosial dalam demokrasi.
2. Jika dibandingkan dengan gerakan mahasiswa tahun 1998, apa perbedaan paling mendasar dari pola gerakan mahasiswa saat ini?
Perbedaan mendasar terletak pada konteks zaman. Pada 1998, musuh yang dihadapi relatif jelas: rezim sentralistik, otoriter, dan membatasi ruang demokrasi. Agenda perjuangan pun lebih terfokus. Saat ini, situasinya jauh lebih kompleks. Indonesia sudah memiliki pemilu, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, dan ruang digital yang luas. Tantangan kini bukan sekadar melawan otoritarianisme, melainkan menghadapi korupsi, oligarki, ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, dan disinformasi. Akibatnya, gerakan mahasiswa cenderung lebih terfragmentasi karena isu yang diperjuangkan beragam.
3. Pada tahun 1998, gerakan mahasiswa dikenal memiliki konsolidasi kuat dan tuntutan jelas. Apakah gerakan mahasiswa hari ini masih memiliki kekuatan arah dan tujuan yang sama?
Semangat kritis masih ada, tetapi konsolidasinya berbeda. Pada 1998 terdapat agenda besar yang menyatukan banyak kampus, yaitu reformasi politik. Kini mahasiswa lebih sering bergerak berdasarkan isu sektoral atau temporer. Tantangan terbesar adalah membangun narasi besar tentang masa depan Indonesia. Gerakan akan lebih kuat jika tidak hanya menolak kebijakan tertentu, tetapi juga menawarkan alternatif solusi konkret.
4. Saat ini media sosial menjadi ruang penting dalam membangun opini dan menggerakkan massa. Apakah kehadiran media sosial memperkuat atau melemahkan kualitas gerakan mahasiswa?
Bisa keduanya. Media sosial mempercepat penyebaran informasi, memperluas jangkauan kampanye, dan mempermudah mobilisasi massa. Sesuatu yang dulu membutuhkan waktu berminggu-minggu kini bisa dilakukan dalam hitungan jam. Namun, media sosial juga membawa risiko: aktivisme bisa berubah menjadi sekadar simbolisme digital. Orang merasa sudah berjuang hanya dengan unggahan atau tagar, tanpa kerja organisasi yang serius. Gerakan yang kuat tetap membutuhkan kaderisasi, diskusi mendalam, riset, dan konsolidasi lapangan. Media sosial hanyalah alat, bukan substansi perjuangan.
5. Banyak pihak menilai demonstrasi adalah bagian dari demokrasi. Apa batas yang membedakan aksi demokratis dengan aksi yang dianggap mengganggu stabilitas negara?
Dalam demokrasi, demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara. Batasnya terletak pada tujuan dan metode. Aksi demokratis bertujuan menyampaikan aspirasi, melakukan kritik, dan mendorong perbaikan kebijakan. Sebaliknya, jika aksi berubah menjadi perusakan, kekerasan, penjarahan, atau upaya menciptakan kekacauan yang disengaja, maka ia keluar dari koridor demokrasi. Negara juga harus berhati-hati agar tidak menggunakan alasan “stabilitas” untuk membungkam kritik yang sah. Demokrasi membutuhkan keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban.
6. Bagaimana menanggapi pandangan bahwa aksi massa besar dapat dianggap sebagai “kudeta massa” terhadap pemerintahan sah?
Istilah “kudeta massa” sering digunakan secara politis dan perlu dipahami hati-hati. Kudeta pada dasarnya adalah pengambilalihan kekuasaan di luar mekanisme konstitusional. Tidak semua aksi massa dapat disebut kudeta. Dalam sejarah, aksi massa sering menjadi sarana rakyat menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Persoalan muncul ketika ada upaya sistematis merebut kekuasaan melalui kekerasan atau pemaksaan di luar hukum. Ukuran utamanya bukan besar kecilnya massa, melainkan tujuan, metode, dan konteks politik.
7. Dalam pengalaman Anda sebagai aktivis ’98, apakah tekanan massa selalu ancaman atau bisa menjadi koreksi terhadap kekuasaan?
Tekanan massa tidak selalu ancaman. Dalam banyak kasus, tekanan massa justru menjadi alarm bahwa ada persoalan yang tidak tertangani institusi formal. Reformasi 1998 lahir dari kombinasi krisis ekonomi, ketidakpuasan publik, dan lemahnya respons kekuasaan terhadap tuntutan perubahan. Bagi pemerintahan demokratis, kritik dan tekanan publik seharusnya dipandang sebagai umpan balik untuk koreksi, bukan ancaman yang harus ditekan.
8. Apakah demokrasi cukup dimaknai melalui pemilu dan lembaga formal saja, atau harus tetap membuka ruang bagi gerakan rakyat dan mahasiswa di jalanan?
Demokrasi tidak boleh direduksi hanya menjadi pemilu lima tahunan. Pemilu memang penting sebagai mekanisme pergantian kekuasaan damai, tetapi demokrasi juga membutuhkan partisipasi publik berkelanjutan. Parlemen, partai politik, media, organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, dan gerakan mahasiswa adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang sehat. Jalanan bukan lawan demokrasi; dalam kondisi tertentu, jalanan adalah ruang ekspresi ketika saluran formal tidak cukup responsif.
9. Bagaimana mahasiswa hari ini menjaga idealisme agar tetap kritis, tetapi tidak mudah ditunggangi kepentingan politik?
Pertama, memperkuat tradisi intelektual dengan rajin membaca, meneliti, dan memahami persoalan. Kedua, menjaga independensi organisasi agar tidak mudah menjadi alat kepentingan elite politik atau oligarki. Ketiga, membangun budaya kritis yang adil: kritik harus diberikan kepada siapa pun yang berkuasa ketika kebijakannya keliru. Keempat, selalu menguji informasi dan narasi yang beredar, terutama di media sosial. Idealisme tanpa pengetahuan mudah dimanfaatkan, sementara pengetahuan tanpa idealisme kehilangan arah moral.
10. Apa pesan Anda kepada mahasiswa masa kini dalam memahami demokrasi, menjaga arah gerakan, dan meneruskan semangat Reformasi 1998?
Reformasi 1998 bukan tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju Indonesia yang lebih adil. Mahasiswa hari ini tidak harus mengulangi persis apa yang dilakukan generasi 1998, karena setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Namun ada nilai yang harus dijaga: keberanian berpikir merdeka, keberpihakan kepada rakyat, kejujuran intelektual, dan kesediaan mengoreksi kekuasaan ketika menyimpang. Jangan hanya menjadi generasi yang pandai memprotes, tetapi juga generasi yang mampu menawarkan solusi. Jangan hanya mengkritik negara, tetapi juga mempersiapkan diri untuk memimpin dengan lebih baik. Semangat reformasi yang paling penting bukanlah menjatuhkan kekuasaan, melainkan memastikan kekuasaan selalu bekerja untuk kepentingan rakyat dan berada di bawah pengawasan rakyat. Itulah hakikat demokrasi sesungguhnya.
