Kabar5News – Pada hari Jum’at 14 November 2025, Presiden Prabowo menerima kunjungan Raja Yordania Abdullah II ibn Al Hussein. Beberapa hari sebelumnya yakni Rabu 12 November 2025, Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke Australia untuk agenda pertemuan bilateral dengan PM Australia, Anthony Albanese. Pertemuan bilateral antara Presiden RI dengan pemimpin negara lain tersebut adalah dalam rangka memperkuat dan memajukan hubungan serta kepentingan bersama kedua negara.
Jauh sebelum hubungan bilateral pada masa kekinian, sejarah mencatat, kerajaan-kerajaan besar di Nusantara tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga melakukan kunjungan diplomatik untuk menancapkan pengaruh, mengamankan jalur perdagangan, dan bahkan menghadapi ancaman global. Kisah-kisah ini bukan sekadar babak dalam buku sejarah, melainkan bukti nyata bahwa kerajaan-kerajaan Nusantara adalah memegang peran utama di panggung politik dan ekonomi dunia.
Kerajaan Sriwijaya
Sriwijaya (abad ke-7 hingga ke-13 M) adalah imperium maritim yang berpusat di Sumatera. Kedigdayaannya tidak hanya diukur dari penguasaan jalur laut, tetapi juga dari posisinya sebagai pusat studi agama Buddha terbesar di Asia Tenggara.
Sriwijaya menjalin hubungan dekat dengan Dinasti Tang dan Dinasti Song di Tiongkok, sering mengirimkan misi dagang dan upeti. Hubungan ini diakui secara resmi dalam catatan Tiongkok sejak abad ke-7. Namun, yang lebih menarik adalah hubungan diplomatik Sriwijaya dengan Kerajaan Cola di India Selatan. Meskipun sempat terjadi konflik militer, hubungan diplomatik dan budaya juga terjalin, terutama dalam pertukaran cendekiawan dan pendeta Buddha.
Bahkan, para pendeta Buddha Tiongkok, seperti I-Tsing, dianjurkan untuk singgah di Sriwijaya selama satu atau dua tahun guna mempelajari tata bahasa Sanskerta dan ajaran Buddha sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Ini menunjukkan peran Sriwijaya sebagai simpul intelektual dan jembatan budaya antara Timur dan Barat, sebuah peran diplomatik lunak (soft diplomacy) yang tak tertandingi.
Kerajaan Singasari
Di Jawa Timur, Raja Kertanegara dari Singasari (abad ke-13 M) menunjukkan kecerdasan geopolitik yang luar biasa dalam menghadapi ancaman nyata dari Kekaisaran Mongol. Melalui konsep Cakrawala Mandala, Kertanegara merumuskan strategi politik luar negeri yang fokus pada konsolidasi kekuatan maritim dan pembentukan aliansi.
Strategi ini diwujudkan melalui Ekspedisi Pamalayu ke Sumatera (Melayu). Meskipun sering diartikan sebagai ekspedisi militer, para sejarawan menyimpulkan bahwa tujuannya yang utama adalah misi diplomatik strategis. Singasari ingin menjalin persekutuan dengan Kerajaan Melayu Dharmasraya untuk bersama-sama membendung pengaruh ekspansi Mongol yang semakin mendekat dari arah Selat Malaka.
Kerajaan Majapahit
Ketika kita berbicara tentang kerajaan maritim yang paling cemerlang, Majapahit (abad ke-13 hingga ke-15 M) tidak bisa dilewatkan. Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit menerapkan strategi mitreka satata, menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Namun, diplomasi Majapahit melampaui batas-batas Asia Tenggara.
Salah satu hubungan luar negeri yang paling intens adalah dengan Dinasti Ming di Tiongkok. Melalui sistem upeti (penghormatan), Majapahit secara teratur mengirimkan misi diplomatik ke istana kekaisaran Ming. Misi ini bukan sekadar penyerahan hadiah, melainkan sebuah sistem timbal balik yang cerdas. Utusan Majapahit membawa hasil bumi unggulan Nusantara, dan sebagai balasannya, Tiongkok memberikan hadiah yang nilainya seringkali jauh lebih besar, sekaligus mengakui status Majapahit sebagai negara sahabat. Hubungan ini memperkuat legitimasi politik Majapahit di mata dunia dan membuka pintu perdagangan resmi yang menguntungkan.
Kehebatan diplomatik Majapahit juga terlihat dari upaya mereka untuk mengukuhkan persatuan internal, seperti lawatan Raja Hayam Wuruk ke wilayah-wilayah bawahan yang pernah memberontak, seperti Sadeng. Perjalanan yang dicatat dalam Nagarakertagama ini adalah diplomasi rekonsiliasi, menunjukkan bahwa diplomasi tidak hanya berlaku untuk pihak asing, tetapi juga untuk merekatkan kembali keretakan di dalam negeri.
