Kabar5News – Presiden Prabowo Subianto memberikan izin penyaluran sekitar 125 ribu potong pakaian gagal ekspor yang masih layak pakai untuk membantu korban banjir di sejumlah wilayah Sumatra.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah cepat pemerintah dalam merespons kondisi darurat yang dialami ribuan warga akibat bencana alam, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang.
Langkah ini diambil setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pemberian izin khusus bagi sektor swasta agar dapat terlibat langsung dalam penyaluran bantuan kemanusiaan.
Usulan tersebut disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), yang membahas perkembangan penanganan bencana di berbagai daerah.
Dalam pemaparannya, Tito menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan garmen besar yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah.
Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki stok pakaian batal ekspor atau produk reject yang tidak dapat dikirim ke luar negeri, namun masih dalam kondisi layak digunakan.
Dari hasil koordinasi awal, dua perusahaan tercatat menyiapkan bantuan dengan total sekitar 125 ribu potong pakaian, masing-masing sebanyak 100 ribu dan 25 ribu potong.
Tito menekankan bahwa bantuan tersebut dapat segera dikirim apabila mendapat dukungan dari pemerintah, terutama terkait aspek fiskal dan regulasi perdagangan.
“Kami mohon dukungan agar bantuan ini bisa segera dikirimkan, termasuk dari sisi fiskal dan perdagangan,” ujar Tito di hadapan Presiden dan jajaran kabinet.
Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo langsung menyetujui pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pakaian bantuan itu.
Ia menilai langkah tersebut tepat untuk mempercepat distribusi logistik ke daerah terdampak.
Namun, Prabowo juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan harus dilakukan secara tertib dan berada di bawah tanggung jawab instansi pemerintah.
“Saya kira ini langkah yang baik. Silakan dibebaskan dari PPN, tetapi penyalurannya harus melalui instansi yang bertanggung jawab, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dan segera dikirim ke daerah bencana,” kata Prabowo.
Selain bantuan sandang, pemerintah pusat turut menambah alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) bagi daerah terdampak banjir.
Tito mengungkapkan total tambahan anggaran mencapai Rp268 miliar, yang dialokasikan untuk tiga provinsi serta 52 kabupaten dan kota di wilayah terdampak.
Rinciannya, sebesar Rp60 miliar dialokasikan untuk tingkat provinsi, sementara Rp208 miliar disalurkan langsung ke pemerintah kabupaten dan kota.
Dana tersebut telah masuk ke kas daerah dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan individual masyarakat, termasuk pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan perempuan, serta perlengkapan bayi.
Pemerintah berharap kombinasi bantuan logistik dan dukungan anggaran ini dapat mempercepat proses pemulihan kehidupan warga pascabencana secara lebih menyeluruh.
