Kabar5News – Dalam dinamika sosial dan politik Indonesia, gagasan mengenai keadilan sosial terus menjadi pusat perhatian berbagai pihak, termasuk tokoh dan aktivis.
Salah satunya adalah Bima Amsterdam, Koordinator Perserikatan Sosialisme Demokrasi Kerakyatan (PSDK).
Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (11/12/2025) ia menegaskan pentingnya agenda sosial dan demokrasi kerakyatan sebagai fondasi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
Menurutnya, komitmen tersebut sejalan dengan cita-cita Pancasila, khususnya sila ke-5, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Bagi Bima, demokrasi tidak hanya sebatas proses politik atau pemilihan umum. Namun semangatnya juga hadir sebagai mekanisme yang benar-benar memberi ruang bagi rakyat untuk bersuara dan menentukan arah pembangunan.
“Melalui demokrasi kerakyatan, setiap lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang lahir dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga,” ujar Bima.
Ia melanjutkan, partisipasi aktif masyarakat dipandang sebagai kunci untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bima menekankan, tanpa keterlibatan rakyat, demokrasi hanya menjadi slogan tanpa makna.
Sementara itu, agenda sosial adalah pilar keadilan selain demokrasi, yang menjadi fokus penting dalam gagasan Bima.
Ia menilai, pembangunan tidak boleh hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memperhatikan pemerataan kesejahteraan.
“Upaya mengurangi kesenjangan sosial, memperluas akses pendidikan, kesehatan, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang layak merupakan langkah konkret menuju keadilan sosial,” tegasnya.
Ia juga menilai, program-program sosial yang inklusif mampu memperkuat kualitas hidup masyarakat dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan.
Dalam konteks ini, cita-cita sila ke-5 Pancasila tidak hanya sekadar semboyan, tetapi menjadi tujuan utama dari perjalanan bangsa.
Dengan menempatkan demokrasi kerakyatan dan agenda sosial sebagai landasan, Bima berharap tatanan masyarakat yang adil dapat tercapai secara menyeluruh.
Menurutnya, gagasan ini mencerminkan tekad untuk menghadirkan Indonesia yang maju, berkeadaban, serta memberikan ruang kesejahteraan bagi semua rakyatnya.
“Upaya tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen bangsa,” tandasnya.
Bima lalu menegaskan komitmennya dalam menghidupkan kembali agenda sosial dan demokrasi kerakyatan menunjukkan pentingnya kembali kepada nilai-nilai dasar Pancasila.
“Dengan memperkuat partisipasi rakyat dan meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial, harapan untuk mewujudkan sila ke-5 Pancasila dapat berkembang menjadi kenyataan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tutup Bima.
