Kabar5News – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari strategi nasional penguatan sektor kelautan dan perikanan.
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada Selasa (7/4), yang menekankan pentingnya penyelesaian proyek secara cepat dan terukur. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan bahwa tahap awal pembangunan telah berjalan signifikan. Pemerintah saat ini tengah menuntaskan 100 titik Kampung Nelayan Merah Putih yang terdiri dari 65 lokasi tahap pertama dan 35 lokasi tahap kedua.
“Kita targetkan seluruhnya selesai pada akhir Mei,” ujar Trenggono usai rapat bersama Presiden.
Namun demikian, perhatian pemerintah tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Presiden juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola kawasan tersebut agar dapat berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang nyata.
“Kesiapan pengelolaan dan penguatan SDM nelayan menjadi bagian penting yang dibahas bersama Presiden,” tambahnya.
Lebih lanjut, percepatan pembangunan ini menjadi langkah awal menuju ekspansi yang lebih besar. Pemerintah telah merancang pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih tambahan pada tahun 2026, yang akan dilaksanakan secara paralel dengan fokus utama di wilayah Indonesia Timur.
Program ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan sektor kelautan nasional.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengkaji potensi kerja sama internasional dalam pengadaan kapal perikanan, termasuk dengan Inggris. Proses ini masih dalam tahap analisis, khususnya terkait kesiapan industri galangan kapal dalam negeri.
“Seluruh aspek sedang kami kaji, termasuk kapasitas galangan kapal nasional. Targetnya dalam dua tahun sudah dapat direalisasikan,” jelas Trenggono.
Melalui langkah ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem kelautan yang terintegrasi. Tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari aspek produksi, distribusi, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir secara menyeluruh.
