Kabar5News – Presiden Prabowo Subianto menegaskan keinginannya agar biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah Indonesia dapat kembali diturunkan. Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran dan pelaksanaan program haji agar lebih efisien dan transparan.
Dalam pengarahan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10/2025), Presiden Prabowo menyampaikan bahwa penurunan biaya haji dapat dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah. Ia menilai efisiensi anggaran dan tata kelola yang bersih menjadi kunci agar biaya haji semakin terjangkau.
“Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka, saya minta biaya haji harus terus turun. Ya, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” kata Presiden Prabowo, dikutip dari Antara.
Selain soal biaya, Presiden Prabowo juga menyoroti lamanya waktu tunggu keberangkatan haji yang saat ini mencapai rata-rata 40 tahun. Ia berharap sistem baru yang diterapkan Kementerian Haji dan Umrah dapat memangkas waktu tunggu menjadi sekitar 26 tahun ke depan.
Menurut Prabowo, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Langkah ini sekaligus menegaskan keseriusan Indonesia dalam meningkatkan pelayanan ibadah haji bagi warganya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkapkan peluang kerja sama baru dengan Pemerintah Arab Saudi terkait rencana pembangunan Kampung Indonesia di Mekah. Ia menyebut bahwa Arab Saudi kini membuka peluang bagi negara asing untuk memiliki lahan di wilayah Tanah Suci melalui sistem lelang terbuka yang diikuti oleh 90 entitas.
Presiden berharap langkah-langkah ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia.
“Mudah-mudahanlah, mungkin Menteri Agama nanti pimpin doa khusus,” kata Prabowo.
