Kabar5News – Dunia maya Indonesia diramaikan oleh wacana ketegasan pemerintah terhadap platform digital global. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Wikipedia, ensiklopedia daring terbesar di dunia. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan sinyal peringatan keras terkait keberadaan konten yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Isu ini bermula dari temuan konten yang dinilai memuat informasi yang bertentangan dengan norma hukum, mulai dari isu sensitif terkait separatisme hingga konten yang dianggap mengandung unsur asusila atau hoaks.
Sebagai platform berbasis user generated content (UGC), Wikipedia memang mengandalkan kontribusi sukarelawan untuk menulis dan menyunting artikel. Namun, mekanisme internal ini dinilai belum cukup cepat oleh pemerintah dalam merespons aduan konten negatif.
Langkah Komdigi ini memicu perdebatan di kalangan netizen dan akademisi. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga ruang digital agar tetap sehat dan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.
Namun, di sisi lain, Wikipedia adalah sumber rujukan utama bagi jutaan pelajar, mahasiswa, dan peneliti di Indonesia. Memblokir Wikipedia dianggap sebagai langkah mundur yang dapat mencederai hak warga negara atas informasi.
Salah satu tantangan terbesar adalah struktur operasional Wikipedia yang bersifat desentralisasi. Berbeda dengan platform media sosial seperti Meta atau X yang memiliki kantor perwakilan atau tim moderasi profesional yang masif, Wikipedia dijalankan oleh Wikimedia Foundation di Amerika Serikat dengan kebijakan komunitas yang sangat ketat namun lambat secara birokrasi jika diintervensi oleh pihak luar.
Komdigi menekankan bahwa mereka tidak bermaksud memberangus pengetahuan, melainkan menuntut kepatuhan platform terhadap hukum lokal. Jika Wikipedia tidak melakukan “takedown” pada konten yang dipermasalahkan dalam kurun waktu yang ditentukan, pemblokiran akses menjadi opsi terakhir yang tersedia di meja regulasi.
Publik berharap ada jalan tengah berupa komunikasi intensif antara Komdigi dan komunitas kontributor Wikipedia bahasa Indonesia (WBI). Alih-alih pemblokiran total, penguatan moderasi oleh komunitas lokal bisa menjadi solusi agar konten yang melanggar hukum dapat segera diperbaiki tanpa mengorbankan akses publik terhadap ilmu pengetahuan.
