Kabar5News – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perampingan pada struktur komisaris di badan usaha milik negara (BUMN), sektor perbankan agar lebih efisien dan diisi oleh para profesional.
Hal itu menjadi salah satu catatan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/03/2025).
Airlangga Hartarto menuturkan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan respons positif dari pasar.
“Itu memang arahan dan saran dari Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya agar dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” ujar Airlangga dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat terbatas.
Selain itu, komposisi komisaris juga tetap akan mencakup unsur dari kementerian teknis terkait.
“Kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM,” jelasnya.
Tujuan penyederhanaan pada struktur komisaris BUMN, melihat kondisi nilai tukar rupiah juga turut, menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
Airlangga mengungkapkan bahwa meskipun rupiah sedang mengalami fluktuasi, kondisi ekonomi Indonesia secara fundamental tetap stabil.
“Ya rupiah kan seperti biasa berfluktuasi. Tetapi tentu kita lihat secara fundamental kuat,” ucapnya.
Selanjutnya Menko Ekonomi menyebutkan, beberapa faktor pendukung seperti ekspor yang kuat, cadangan devisa yang solid, serta neraca perdagangan yang positif.
Ia menambahkan, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang telah dijalankan turut memberikan dampak positif terhadap ketahanan nilai tukar.
“Kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, neraca perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus. Plus kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor,” paparnya.
