Kabar5News – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga supremasi sipil ketika menanggapi pertanyaan terkait isu darurat militer yang disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9).
Isu darurat militer menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu.
Klarifikasi diminta karena wacana tersebut ramai diperbincangkan setelah gelombang aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan pada akhir Agustus lalu.
“Supremasi sipil harus ditegakkan Presiden berkali-kali menegaskan komitmennya untuk hal itu,” ujar Lukman Hakim Saifuddin, anggota GNB sekaligus mantan Menteri Agama, usai pertemuan.
Ia mengajak masyarakat menunggu
realisasi janji Presiden dalam implementasi kebijakan ke depan.
Dalam dialog tersebut, GNB juga menyoroti keterlibatan militer di ranah sipil.
Mereka menekankan bahwa TNI seharusnya difokuskan pada peran pokoknya sebagai tentara profesional, bukan dibebani dengan tugas yang berada di luar fungsi utamanya. “Untuk menjadikan prajurit profesional, mereka harus fokus pada peran inti, bukan disibukkan dengan hal-hal yang tidak berkaitan langsung,” tambah Lukman.
Selain itu, GNB meminta Presiden segera membentuk komisi reformasi Polri serta komisi independen untuk menyelidiki kerusuhan Agustus 2025, yang oleh mereka disebut sebagai “Prahara Agustus.” Usulan tersebut disetujui Presiden Prabowo.
Pertemuan dengan Presiden dihadiri sejumlah tokoh GNB, antara lain Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, Prof. M. Quraish Shihab, KH Ahmad Mustofa Bisri, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo, Alissa Q. Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Komaruddin Hidayat, Slamet Rahardjo, serta sejumlah tokoh agama, akademisi, dan aktivis lainnya.
