Kabar5News – Pemerintah kembali mengkaji pembatasan penggunaan BBM bersubsidi agar manfaat subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti penggunaan BBM bersubsidi oleh masyarakat yang dinilai sudah memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.
Bahlil menegaskan bahwa masyarakat yang sudah tergolong mampu seharusnya tidak mengambil hak masyarakat yang membutuhkan subsidi. Menurutnya, kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik semestinya menggunakan BBM nonsubsidi.
“Yang sudah kaya jangan mengambil hak rakyat,” kata Bahlil, seperti dikutip dari pemberitaan terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi.
Salah satu kelompok yang menjadi perhatian pemerintah adalah masyarakat yang masuk desil 9 dan 10, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi. Pemerintah mengkaji kemungkinan agar kelompok tersebut tidak lagi menikmati BBM bersubsidi dan beralih menggunakan BBM nonsubsidi.
Namun, rencana tersebut belum menjadi aturan baru. Pemerintah masih membahas mekanisme yang tepat, termasuk sistem untuk mengidentifikasi siapa yang masih berhak mendapatkan subsidi. Selama belum ada keputusan resmi, masyarakat tetap dapat membeli BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku saat ini.
Menariknya, pembatasan nantinya tidak hanya melihat kondisi ekonomi pemilik kendaraan. Jenis kendaraan juga menjadi salah satu pertimbangan. Bahlil sebelumnya menyinggung kendaraan mewah seperti BMW dan Mercedes-Benz sebagai contoh kendaraan yang dinilai tidak semestinya menggunakan BBM bersubsidi.
“Kalau orang sudah kaya, jangan mengambil haknya orang yang tidak mampu,” ujar Bahlil dalam pembahasan mengenai penataan subsidi BBM.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berpeluang menggabungkan data sosial ekonomi dengan data kendaraan. Artinya, penentuan penerima subsidi nantinya tidak semata-mata berdasarkan jenis mobil, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi pemiliknya.
Dalam pembahasan sebelumnya, pengguna sepeda motor disebut tidak menjadi sasaran utama pembatasan. Fokus kebijakan lebih diarahkan pada kendaraan roda empat, terutama kendaraan yang digunakan oleh kelompok masyarakat yang dinilai mampu.
Sementara itu, aturan penyaluran yang berlaku saat ini masih tetap berjalan. Bahlil menyebut kendaraan roda empat pribadi memiliki batas penyaluran BBM bersubsidi hingga 50 liter per hari, sedangkan bus dan truk mencapai 200 liter per hari.
Hal lain yang perlu diperhatikan, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi berbeda dengan kenaikan harga. Pemerintah sebelumnya memastikan harga BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan Biosolar, tidak dinaikkan hingga akhir 2026. Jadi, kebijakan yang sedang dikaji lebih berkaitan dengan siapa yang berhak menerima subsidi, bukan menghapus BBM bersubsidi dari pasaran.
Penataan tersebut diharapkan dapat mengurangi subsidi yang dinikmati masyarakat mampu sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi kelompok yang membutuhkan. Namun, penerapannya tetap membutuhkan sistem pendataan dan verifikasi yang akurat agar masyarakat yang sebenarnya berhak tidak ikut terdampak.
Dengan demikian, BBM bersubsidi memang berpotensi dibatasi bagi kelompok tertentu, tetapi hingga kini belum ada keputusan final mengenai mekanisme maupun waktu penerapannya. Masyarakat masih perlu menunggu aturan resmi pemerintah untuk mengetahui secara pasti siapa yang nantinya tetap berhak menikmati subsidi dan siapa yang harus beralih ke BBM nonsubsidi.
